CIAMIS, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pengawasan ketat di Jembatan Cirahong yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Langkah ini diambil menyusul kontroversi dugaan pungutan liar (pungli) yang sempat terjadi di jembatan bersejarah tersebut.
Peningkatan perhatian terhadap Jembatan Cirahong tidak hanya sebatas revitalisasi, tetapi juga mencakup aspek keamanan dan etika penggunaan oleh masyarakat. Polemik pungli oleh oknum penjaga jembatan memicu perhatian publik dan mendorong intervensi pemerintah provinsi.
Revitalisasi dan Pengawasan Jembatan Cirahong
Dugaan pungli menjadi salah satu pemicu utama pemerintah provinsi mengambil tindakan. Meskipun penjagaan jembatan dilakukan secara sukarela oleh warga setempat, praktik penarikan biaya dari pengendara dan warga yang melintas dinilai tidak tepat oleh sebagian masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menghentikan aktivitas penjagaan yang memungut biaya. Selanjutnya, pemerintah provinsi melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap jembatan yang merupakan peninggalan era kolonial Belanda itu. Perbaikan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.
Seiring dengan peningkatan fungsi dan estetika jembatan, pemerintah juga memperketat pengawasan. Salah satu langkah yang diambil adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) yang beroperasi selama 24 jam di kedua arah, baik dari sisi Kabupaten Tasikmalaya maupun Kabupaten Ciamis.
“Hati-hati yang lewat Jembatan Cirahong jangan berbuat yang tidak mesti, merusak dan sejenisnya,” ujar Dedi Mulyadi, Selasa (21/4/2026) dikutip dari media sosial resminya. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar norma, seperti vandalisme, perusakan fasilitas, hingga perilaku tidak pantas.
Dedi menjelaskan bahwa sistem pengawasan ini terhubung dengan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta kepolisian. Integrasi pengawasan ini diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan jembatan.
Selain fokus pada jembatan, pemerintah juga berencana menata kawasan di sekitarnya. Penataan ini mencakup pengembangan kios pedagang agar lebih tertata dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, dengan tujuan menjadikan kawasan Jembatan Cirahong sebagai destinasi yang fungsional dan menarik secara wisata.
Rencana Pembangunan Jembatan Cirahong 2
Dalam jangka panjang, pemerintah provinsi merencanakan pembangunan Jembatan Cirahong 2 untuk meningkatkan aksesibilitas antara Tasikmalaya dan Ciamis. Proyek ini ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun 2026 atau paling lambat 2027.
Dilansir dari TribunJabar.id, lokasi pembangunan Jembatan Cirahong 2 akan menghubungkan Kampung Sukakarya di Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya (Tasikmalaya) dengan Desa Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran (Ciamis).
Kepala Desa Margaluyu, Dian Cahyadinata, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. “Pemerintah desa siap mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat dan berharap dukungan dari Bupati Ciamis serta Bupati Tasikmalaya agar pembangunan ini benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Untuk wilayah Tasikmalaya, kebutuhan lahan diperkirakan mencapai sekitar 14.000 meter persegi dengan estimasi anggaran pembebasan sebesar Rp 12 miliar. “Perhitungan harga akan mengacu pada tiga indikator, yakni harga pasar lokal, NJOP kabupaten, dan penilaian dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Dian.
Proses pembebasan lahan direncanakan dimulai pada Juni hingga Juli 2026. Menurut Dian, rencana pembangunan Jembatan Cirahong 2 sebenarnya sudah lama dirancang sejak kepemimpinan sebelumnya, namun ia optimis realisasinya dapat terwujud pada periode saat ini di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
“Ini adalah cita-cita lama yang mudah-mudahan bisa terwujud sekarang. Kami optimistis di bawah kepemimpinan Gubernur saat ini, Bapak Dedi Mulyadi, rencana ini dapat direalisasikan,” ujarnya.
Dian juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah timur Tasikmalaya. “Jangan sampai perhatian hanya terfokus di wilayah Selatan saja. Kami di wilayah timur juga bagian dari masyarakat yang membutuhkan perhatian yang sama,” katanya.
