JAKARTA, CNN Indonesia — Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan telah mengetahui bahwa rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri telah selesai disusun. Namun, alih-alih meminta naskah tersebut dikirimkan melalui staf, Prabowo secara spesifik meminta agar rekomendasi tersebut tidak sampai bocor.
Informasi ini diungkapkan oleh salah satu anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD. Ia menceritakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan permintaannya tersebut saat bertemu dengan Jimly Asshiddiqie di bulan Ramadhan.
“Pak Jimly bulan puasa ketemu sendiri dengan Pak Presiden. Pak, kami sudah ngirim surat untuk dipanggil. Kalau bapak sibuk ya nanti kami kirim naskahnya saja lah. Kata Presiden, ‘Enggak. Jangan dikirim, nanti bocor,'” ujar Mahfud MD usai menghadiri peluncuran buku Jimly Asshiddiqie di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Akibat permintaan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri hingga kini masih menunggu panggilan langsung dari Presiden Prabowo untuk menyampaikan rekomendasi tersebut. “Nah terus sampai sekarang ya sudah selesai, kita nunggu panggilan. Sudah 2 bulan lebih,” katanya.
Rekomendasi Rekrutmen Akpol Tanpa Titipan
Meskipun merahasiakan sebagian besar isi rekomendasi, Mahfud MD membocorkan satu poin penting yang telah disepakati. Poin tersebut adalah mengenai rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) yang harus bebas dari jalur titipan.
“Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun,” ungkap Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyoroti kondisi rekrutmen Akpol saat ini yang dinilainya didominasi oleh anak-anak pejabat, sementara porsi bagi masyarakat umum menjadi sangat terbatas. Ia menambahkan bahwa prinsip rekrutmen Akpol tanpa jalur titipan ini akan dipertegas melalui aturan resmi di lingkungan Polri.
“Iya, pokoknya itu sudah pengumuman. Apakah itu bentuknya Perpol atau apa nanti kita lihat saja,” pungkas Mahfud.
