JAKARTA, CNN INDONESIA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, mengapresiasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai momentum krusial yang membuka lembaran baru dalam hubungan kerja yang adil dan manusiawi.
“Ini adalah era baru dalam memanusiakan manusia, era baru dalam menciptakan kesetaraan dalam hubungan kerja,” ujar Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Gedung DPP PKB, Jakarta, pada Selasa (21/5/2026).
Ia menambahkan, pengesahan RUU PPRT ini menjadi tonggak bersejarah setelah melalui perjuangan puluhan tahun. “Saya menyambut baik dan kita semua bersyukur setelah puluhan tahun berjuang mewujudkan undang-undang ini, akhirnya disetujui,” tuturnya.
Potensi Tantangan dan Solusi
Meskipun demikian, Cak Imin tidak menampik kemungkinan adanya tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut. Salah satu potensi kendala yang ia soroti adalah kemampuan para pemberi kerja untuk memenuhi berbagai ketentuan yang akan diatur dalam undang-undang.
“Namun, pasti akan ada dampak-dampak negatifnya, salah satunya adalah ketidakmampuan pemberi kerja karena berbagai faktor,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Cak Imin menekankan pentingnya kesepakatan yang adil dan mutual antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja sebagai kunci utama dalam membangun hubungan kerja yang harmonis.
“Solusinya adalah harus tercipta hubungan kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak,” tegasnya.
Implementasi dan Regulasi Turunan
Terkait dengan proses implementasi, Cak Imin meyakinkan bahwa setelah resmi disahkan menjadi undang-undang, aturan tersebut akan segera diberlakukan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah akan proaktif dalam menyusun berbagai regulasi turunan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan undang-undang ini.
“Ya, kalau sudah menjadi undang-undang maka akan segera diterapkan. Dan jika diperlukan penyusunan peraturan tambahan, pemerintah akan melengkapinya,” pungkasnya.
