JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyatakan keprihatinannya atas eskalasi kekerasan yang terus meningkat di Papua sejak tahun 2025 hingga April 2026. Situasi ini telah menyebabkan ratusan korban jiwa dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil, aparat TNI-Polri, dan kelompok bersenjata yang kerap disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Semua korban adalah anak bangsa. Setiap nyawa yang hilang merupakan luka bagi Indonesia,” tegas Yorrys dalam sebuah jumpa pers di Gedung DPR/DPD/MPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026).
Yorrys menyoroti insiden kontak tembak yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026. Peristiwa tragis tersebut dilaporkan menewaskan sembilan warga sipil, termasuk seorang balita, dan melukai tujuh orang lainnya secara berat. Akibatnya, ratusan warga terpaksa mengungsi dan kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.
Menurut Yorrys, kondisi yang memburuk ini merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang belum terselesaikan secara tuntas. Ia mengidentifikasi wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah sebagai daerah yang paling terdampak, di mana ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
“Banyak warga hidup dalam kondisi jauh dari standar kemanusiaan yang layak, sementara perhatian terhadap pengungsi masih belum optimal,” keluhnya.
Selain isu keamanan, Yorrys juga menyoroti angka kemiskinan yang tinggi di Tanah Papua, yang secara konsisten menduduki peringkat tertinggi secara nasional. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pembangunan yang belum teratasi secara efektif, terlepas dari berbagai kebijakan afirmatif yang telah dijalankan. Ia menambahkan bahwa kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang belum terselesaikan telah memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik.
Dalam kaitan dengan kebijakan nasional, Yorrys mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya percepatan pembangunan di Papua. Namun, ia berpendapat bahwa pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan strategi yang bersifat dialogis, humanis, dan berlandaskan keadilan sosial.
“Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat grand design dan road map yang komprehensif dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh,” ujar Yorrys.
Pernyataan Sikap Anggota DPD Se-Papua
Menyikapi situasi tersebut, anggota DPD se-Papua menyampaikan sejumlah poin pernyataan sikap, antara lain:
- Menghentikan kekerasan secara menyeluruh di Tanah Papua.
- Memastikan keamanan dan kelayakan hidup masyarakat di seluruh wilayah Papua.
- Membuka grand design dan road map penyelesaian konflik Papua secara transparan kepada publik.
- Mendorong dialog inklusif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Papua.
- Menuntaskan pelanggaran HAM secara adil dan transparan.
- Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara struktural dan berkelanjutan.
- Memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat dalam menyelesaikan konflik Papua.
