Ketidakpastian global yang kian mengemuka, dipicu oleh dinamika geopolitik, disrupsi rantai pasok energi dan pangan, serta akselerasi transformasi digital, memaksa perekonomian dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Situasi ini secara signifikan memengaruhi stabilitas energi global, rantai pasok pupuk, hingga ketersediaan pangan, sehingga menuntut respons kebijakan yang adaptif dan terukur dari setiap negara.
Dalam merespons kondisi tersebut, Indonesia menunjukkan sikap responsif dalam menghadapi ketidakpastian global dengan memperkuat ketahanan energi. Strategi yang ditempuh meliputi diversifikasi sumber pasokan dan pengurangan ketergantungan pada kawasan-kawasan tertentu. Salah satu langkah konkretnya adalah memperluas kerja sama pasokan energi dengan berbagai negara, seperti Nigeria, Gabon, dan beberapa negara alternatif lainnya, demi menjamin keamanan pasokan energi nasional.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/5/2024). Pernyataan ini disampaikan Airlangga saat menghadiri National Seminar on Indonesia The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Accession and Private Sector Implications di Jakarta pada hari yang sama.
Airlangga menambahkan, diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi hilir, Indonesia juga mengoptimalkan kerja sama regional untuk pemenuhan bahan bakar olahan, sembari meningkatkan kapasitas produksi domestik dan mempercepat pemanfaatan biofuel melalui peningkatan mandatori pencampuran biodiesel.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional. Selain itu, penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) serta bauran energi yang beragam turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga, sehingga fluktuasi harga komoditas global tidak serta merta berdampak langsung pada masyarakat.
Penguatan Sektor Pangan dan Pupuk
Selain sektor energi, penguatan juga diarahkan pada sektor pangan dan pupuk. Hal ini dilakukan melalui pengendalian harga gas untuk produksi pupuk serta peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Indonesia bahkan telah mencatat surplus produksi pupuk tertentu dan mulai memenuhi permintaan ekspor dari sejumlah negara.
Upaya-upaya ini merupakan bagian dari pembelajaran dari berbagai krisis global, termasuk pandemi, guna memastikan ketahanan nasional yang lebih kuat. Ke depan, Indonesia menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai visi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Target ini didukung oleh penguatan konsumsi domestik sebagai kontributor utama perekonomian, serta peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan pendidikan dan kolaborasi global.
Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi masa depan berbasis teknologi, termasuk ekosistem semikonduktor dan transformasi digital, sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Aksesi Indonesia dalam OECD: Strategi Menuju Negara Maju
Salah satu strategi nasional dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 adalah melalui aksesi Indonesia dalam OECD, yang sekaligus menjadi langkah percepatan transformasi menuju negara maju. Penyelarasan dengan standar OECD diharapkan dapat memperkuat kualitas kebijakan dan regulasi agar sejalan dengan praktik terbaik internasional, sehingga mampu meningkatkan daya saing, kredibilitas global, serta kepercayaan investor.
Upaya ini juga akan mendorong masuknya investasi berkualitas, memperdalam perdagangan, memperluas akses pasar, hingga memperkuat kolaborasi teknologi. “Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mempercepat reformasi di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Airlangga.
Proses aksesi keanggotaan Indonesia dalam OECD telah menunjukkan kemajuan signifikan. Setelah penyerahan memorandum awal, Indonesia kini memasuki fase peninjauan teknis yang merupakan tahap intensif. Fase ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga yang kuat, penyusunan respons berbasis bukti, serta kemampuan menerjemahkan standar OECD ke dalam reformasi yang aplikatif dan relevan dengan kondisi nasional.
Ke depan, proses tersebut akan mencakup penilaian yang lebih mendalam terhadap tingkat keselarasan dengan standar OECD, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dalam misi pencarian fakta dan konsultasi terarah guna mendukung implementasi reformasi prioritas. Lebih lanjut, aksesi Indonesia ke OECD merupakan upaya nasional yang melibatkan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta, mengingat luasnya cakupan kebijakan serta dampaknya yang langsung terhadap lanskap dunia usaha di Indonesia.
Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong berbagai inisiatif strategis guna memperkuat pemahaman, meningkatkan koordinasi, dan mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung proses aksesi tersebut. Pemerintah juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sebagai perwakilan sektor swasta untuk memastikan perspektif dunia usaha tercermin dalam setiap tahapan proses aksesi OECD. Keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam menyelaraskan prioritas reformasi, memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat praktis dan implementatif, serta mengakomodasi masukan dan peluang dari pelaku industri guna mendukung reformasi yang lebih inklusif dan berdampak.
Pada kesempatan tersebut, Airlangga turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Britania Raya dalam proses persiapan menuju aksesi melalui program Growth Gateway. Dukungan ini mencakup penguatan kelembagaan desain tim nasional (PMO unit), peningkatan kapasitas sektor publik, serta penguatan keterlibatan sektor swasta.
Kegiatan National Seminar on Indonesia OECD Accession and Private Sector Implications turut dihadiri oleh British Ambassador to Indonesia and Timor Leste, Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin), Head of OECD Jakarta Office, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian.
