Pemerintah Kabupaten Jember mengerahkan 21.942 aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan ekstrem. Langkah masif ini bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran program bantuan sosial (bansos) di wilayahnya.
Sebanyak 97.601 warga Jember yang masuk dalam kategori desil 1 menjadi target verval oleh para ASN. Seluruh pegawai negeri sipil, tanpa memandang jenjang kepangkatan atau eselon, ditugaskan untuk mendatangi langsung rumah warga guna mencocokkan data yang ada.
“Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah kesejahteraan masyarakat. Tapi realitanya, kemiskinan di Jember masih sangat tinggi dan berdampak ke banyak sektor,” ujar Bupati Jember Muhammad Fawait, Rabu (22/4/2026).
Data Tidak Akurat Jadi Masalah
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jember mencapai 216.760 jiwa pada Maret 2025. Angka tersebut menempatkan Jember sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.
Menurut Fawait, berbagai program bansos yang telah digelontorkan belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakakuratan data penerima bantuan.
“Banyak yang menyampaikan, yang mampu justru dapat bantuan, sementara yang tidak mampu tidak terdata. Ini menunjukkan perbaikan data harus dilakukan,” katanya.
Ia mengungkapkan, dari laporan awal proses verval telah ditemukan sejumlah kejanggalan. Temuan tersebut meliputi penerima bantuan yang ternyata sudah meninggal dunia, serta adanya perbedaan identitas dan kondisi ekonomi yang tidak sesuai dengan data.
ASN Dilibatkan Secara Masif
Untuk mempercepat pembaruan data kemiskinan, Pemkab Jember melibatkan seluruh ASN dari berbagai lintas sektor. Dari total 21.942 ASN yang diturunkan, masing-masing ditugaskan untuk memverifikasi sekitar 3 hingga 5 rumah tangga.
“Kalau petugas sensus bisa ratusan rumah, ini hanya 3 sampai 5 rumah. Tapi memang kita akui, mencari data yang tepat itu tidak mudah,” ujar Fawait.
Ia menegaskan bahwa pelibatan ASN dalam kegiatan ini merupakan bentuk gotong royong birokrasi dalam menangani persoalan kemiskinan yang kompleks. Menurutnya, penanganan masalah ini tidak bisa diserahkan hanya kepada satu dinas.
“Kalau hanya diserahkan ke satu dinas, tidak akan mampu. Ini harus dikerjakan bersama-sama. Kita tidak boleh ego sektoral,” tegasnya.
Target Bansos Tepat Sasaran
Melalui kegiatan verval ini, Pemkab Jember berharap basis data kemiskinan menjadi lebih akurat. Data yang akurat diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk program-program pemerintah ke depan.
“Kalau datanya sudah benar, maka kebijakan yang kita ambil juga akan lebih tepat. Ini kunci untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di Jember,” ujar Fawait.
Para ASN diminta untuk mendatangi langsung alamat penerima bantuan guna mencocokkan identitas, kondisi ekonomi, serta kelayakan sebagai penerima bansos. Hasil verifikasi kemudian akan dilaporkan melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Dinas Sosial, serta kepada atasan masing-masing.
Target pelaksanaan verval ini ditetapkan selama dua pekan, dengan toleransi waktu hingga satu bulan. Pemkab juga memberikan fleksibilitas bagi ASN yang menghadapi kendala di lapangan, seperti kesulitan menemukan alamat atau kondisi kesehatan tertentu.
“Kalau seandainya dia sakit atau hamil, bisa disampaikan ke atasan. Ada mekanisme untuk itu,” jelas Fawait.
