JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil menyelesaikan 100 persen proyek pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam kurun waktu 37 hari kalender. Proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp 507,80 miliar ini dimulai pada 25 November 2025 dan mencakup pembangunan 69 titik yang tersebar di 15 provinsi.
Ke-15 provinsi tersebut meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Pembangunan fasilitas SPPG ini merupakan bagian dari dukungan infrastruktur Kementerian PU untuk program MBG yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fasilitas SPPG dirancang sebagai pusat produksi makanan yang higienis, terstandar, dan efisien. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, serta berkontribusi dalam upaya menurunkan angka malnutrisi dan stunting, serta meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar.
Apresiasi dan Metode Konstruksi Inovatif
Wakil Menteri (Wamen) PU, Diana Kusumastuti, mengapresiasi capaian penyelesaian proyek ini. “Alhamdulillah sudah selesai rapi, selanjutnya serah terima dan dimanfaatkan,” ujar Diana, dikutip pada Rabu (22/04/2026).
Dalam pelaksanaannya, PTPP menerapkan sejumlah inovasi untuk mempercepat penyelesaian proyek yang memecahkan rekor waktu ini. Salah satu terobosan utama adalah penggunaan sistem konstruksi modular. Metode ini memungkinkan pembangunan dilakukan secara simultan di berbagai lokasi yang tersebar luas.
Selain itu, PTPP juga mengimplementasikan dashboard monitoring berbasis digital yang terintegrasi. Sistem ini menyajikan informasi secara real-time, mencakup progres pembangunan di setiap lokasi, jadwal pengiriman material, data tenaga kerja, laporan harian, hingga dokumentasi lapangan. Strategi manajemen yang adaptif, koordinasi lintas daerah, dan pengendalian mutu yang konsisten menjadi kunci keberhasilan dalam menangani cakupan proyek yang sangat luas dan tersebar.
Dampak Ekonomi dan Sosial Diharapkan
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyatakan bahwa penyelesaian proyek SPPG ini membuktikan kemampuan perusahaan dalam menangani proyek berskala besar dengan tenggat waktu yang ketat. “Keberhasilan penyelesaian proyek ini dalam waktu singkat tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak serta penerapan inovasi konstruksi dan digitalisasi yang kami lakukan,” kata Joko.
Pembangunan SPPG ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini mencakup penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta peningkatan permintaan bahan pangan dari petani dan pelaku usaha lokal.
Ke depan, PTPP berkomitmen untuk terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas.
