Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memproyeksikan kebutuhan anggaran fantastis untuk mengembangkan dan mengaktifkan kembali jaringan kereta api nasional sepanjang 14.000 kilometer. Angka yang dipaparkan AHY mencapai sekitar Rp 1.200 triliun.
Pernyataan ini disampaikan AHY usai memimpin rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional. Pertemuan yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait itu digelar di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/04/2026).
“Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
AHY merinci, dengan asumsi pengembangan dilakukan selama 20 tahun hingga 2045, kebutuhan anggaran tahunan diperkirakan berkisar antara Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat awal dan akan terus disempurnakan seiring dengan pemetaan kondisi geografis serta kebutuhan spesifik di setiap wilayah.
Pengembangan Jaringan Kereta Api Jadi Prioritas
Pengembangan jaringan kereta api, menurut AHY, merupakan salah satu pilar prioritas pemerintah dalam program infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Fokus utama pengembangan ini mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Sektor Perkeretaapian Masih Kekurangan Investasi
AHY menyoroti bahwa sektor perkeretaapian di Indonesia masih mengalami kondisi underinvestment atau kekurangan investasi jika dibandingkan dengan sektor jalan. Ia memberikan contoh alokasi anggaran pada tahun 2026, di mana pembangunan dan perbaikan jalan nasional mendapatkan sekitar Rp 46 triliun, sementara anggaran untuk rel kereta api hanya sekitar Rp 5 triliun.
“Jadi ada gap di situ,” tegas AHY.
Padahal, peran kereta api dinilai sangat strategis. Moda transportasi ini tidak hanya krusial untuk mobilitas manusia, tetapi juga untuk kelancaran logistik antarwilayah. Lebih lanjut, kereta api juga diakui sebagai moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.
AHY memaparkan data, sektor transportasi darat yang didominasi kendaraan pribadi berkontribusi sekitar 89 persen terhadap emisi karbon, sementara kereta api hanya menyumbang kurang dari satu persen. Oleh karena itu, pengembangan sektor kereta api dinilai penting untuk menekan emisi sekaligus mengurangi beban jalan raya.
Kesenjangan Jaringan Kereta Api Antar Pulau
AHY juga menyoroti kesenjangan pembangunan jaringan kereta api yang signifikan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Dari total sekitar 12.000 kilometer jaringan rel yang ada saat ini, sekitar 10.000 kilometer berada di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 7.000 kilometer yang masih aktif beroperasi.
Di luar Jawa, jaringan kereta api masih sangat terbatas. Sumatera memang sudah memiliki jalur rel, namun konektivitasnya belum sepenuhnya terintegrasi. Wilayah Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api sama sekali, sementara Sulawesi baru memiliki sekitar 100 kilometer rel.
“Nah dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis,” ujar AHY.
Pengembangan ini dianggap penting untuk mendukung distribusi logistik, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA).
Pemerintah berencana mendorong pembiayaan melalui berbagai skema. Skema tersebut meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga investasi dari sektor swasta dan luar negeri.
Selain itu, pengembangan jaringan kereta api juga diharapkan dapat memacu kemandirian industri perkeretaapian nasional melalui penguatan ekosistem industri dalam negeri.
