Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti ketimpangan pembangunan jaringan kereta api di Indonesia, di mana Pulau Jawa masih mendominasi dibandingkan wilayah lain.
Hal ini diungkapkan AHY usai memimpin rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional yang dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/05/2026).
Data yang disampaikan menunjukkan bahwa dari total sekitar 12.000 kilometer jaringan rel yang ada di Indonesia, mayoritas, yaitu sekitar 10.000 kilometer, terpusat di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 7.000 kilometer yang masih aktif beroperasi.
Jaringan Terbatas di Luar Jawa
Kondisi di luar Pulau Jawa menunjukkan keterbatasan jaringan kereta api. Pulau Sumatera, meskipun sudah memiliki rel, namun belum sepenuhnya terhubung. Sementara itu, Kalimantan sama sekali belum memiliki jaringan kereta api, dan Sulawesi baru memiliki sekitar 100 kilometer rel.
“Nah dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis,” ujar AHY.
AHY menekankan pentingnya pengembangan ini untuk mendukung distribusi logistik, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam (SDA).
Strategi Pembiayaan dan Dukungan Industri
Pemerintah berencana mendorong pembiayaan pengembangan jaringan kereta api melalui berbagai skema. Meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga menarik investasi dari sektor swasta dan luar negeri.
Selain itu, pengembangan ini juga diharapkan dapat memperkuat kemandirian industri perkeretaapian nasional dengan penguatan ekosistem industri dalam negeri.
Sektor Kereta Api Masih Kekurangan Investasi
AHY menilai sektor perkeretaapian di Indonesia masih mengalami under investment atau kekurangan investasi jika dibandingkan dengan sektor jalan. Ia memberikan perbandingan alokasi anggaran pada tahun 2026, di mana pembangunan dan perbaikan jalan nasional mendapatkan sekitar Rp 46 triliun, sementara untuk rel kereta api hanya sekitar Rp 5 triliun.
“Jadi ada gap di situ,” kata AHY.
Padahal, menurut AHY, kereta api memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya untuk mobilitas manusia tetapi juga untuk pergerakan logistik antar-wilayah. Moda transportasi ini juga dinilai lebih ramah lingkungan, berkontribusi kurang dari 1 persen emisi karbon dibandingkan sektor transportasi darat yang didominasi kendaraan pribadi mencapai sekitar 89 persen.
Oleh karena itu, pengembangan kereta api menjadi krusial untuk menekan emisi sekaligus mengurangi beban jalan raya.
Estimasi Kebutuhan Rp 1.200 Triliun untuk Reaktivasi
Dalam kesempatan yang sama, AHY memperkirakan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 1.200 triliun untuk membangun dan mereaktivasi sekitar 14.000 kilometer rel kereta api dalam jangka panjang.
“Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun,” jelas Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Dengan asumsi pengembangan dilakukan selama 20 tahun hingga tahun 2045, kebutuhan anggaran per tahun diperkirakan berkisar antara Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun. Angka ini masih bersifat estimasi awal dan akan terus disempurnakan berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan spesifik di setiap wilayah.
AHY menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam pilar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, termasuk fokus pada pengembangan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
