JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI meluncurkan inisiatif baru bernama BPA FAIR 2026, sebuah program lelang aset sitaan negara yang diklaim akan membuka transparansi dalam penegakan hukum. Acara perdana ini dijadwalkan berlangsung pada 18-22 Mei 2026 dengan tujuan mengembalikan kepercayaan publik melalui pengelolaan aset yang akuntabel.
Mengusung tema “Pemulihan Aset untuk Kesempurnaan Keadilan”, BPA Kejaksaan RI akan menawarkan lebih dari 400 item aset rampasan negara yang memiliki nilai ekonomi tinggi kepada masyarakat umum. Sebanyak 10 persen dari total item tersebut merupakan aset tidak bergerak, seperti tanah dan rumah yang berlokasi di pinggiran Jakarta. Sementara itu, 90 persen sisanya adalah aset bergerak, meliputi mobil sport, koleksi tas mewah, perhiasan, hingga lukisan langka berbahan emas.
Seluruh aset tersebut akan dilelang melalui mekanisme digital, sebuah langkah yang diharapkan dapat menjangkau lebih luas masyarakat Indonesia.
Menjawab Keraguan Publik atas Aset Sitaan
Selama ini, nasib aset yang telah berstatus inkracht atau berkekuatan hukum tetap kerap menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat. Kekhawatiran mengenai aset yang terbengkalai, menyusut nilainya, atau bahkan disalahgunakan menjadi sorotan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI, Anang Supriatna, menyatakan bahwa BPA FAIR 2026 hadir sebagai jawaban atas keraguan tersebut. “Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga harus memastikan pemulihan kerugian negara. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi publik sekaligus menjawab berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat,” ujar Anang, di Gedung BPA Kejaksaan RI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Anang menambahkan, edukasi menjadi salah satu pilar utama dalam acara ini. Masyarakat diajak untuk memahami bahwa pemulihan kerugian negara adalah proses panjang yang mencakup perawatan aset agar nilainya tidak terdepresiasi saat dilelang.
Ragam Aset Bernilai Tinggi Siap Lelang
Kepala BPA Kejaksaan RI, Kuntadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tonggak baru dalam sejarah pemulihan aset di Indonesia. Aset-aset yang akan dilelang berasal dari berbagai jenis perkara, mulai dari kasus megakorupsi, tindak pidana umum, hingga kasus investasi ilegal.
Prioritas pada aset bergerak dalam gelaran BPA Fair 2026 bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melihat, menyentuh, dan mengevaluasi langsung kondisi barang sebelum memutuskan untuk menawar.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menjawab pertanyaan masyarakat, ke mana aset hasil sitaan setelah perkara selesai. Kami membuka proses ini secara transparan agar publik dapat memahami dan turut berpartisipasi,” jelas Kuntadi kepada Kompas.com.
Estimasi awal nilai aset bergerak yang akan dilelang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Beberapa item yang diprediksi akan menarik minat tinggi adalah koleksi mobil sport dari berbagai merek ternama dan lukisan unik yang dibuat menggunakan material emas murni. Seluruh barang tersebut berasal dari berbagai kasus besar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Digitalisasi Lelang untuk Akses Tanpa Batas
Untuk menghilangkan stigma lelang yang tertutup dan hanya dapat diakses oleh segelintir kalangan, BPA FAIR 2026 sepenuhnya mengadopsi sistem e-katalog. Partisipasi publik akan dilakukan secara daring, memungkinkan siapa pun dari seluruh penjuru Indonesia untuk ikut menawar, asalkan memenuhi syarat administrasi dan menyetorkan uang jaminan.
“Masyarakat dapat menyaksikan proses penawaran secara simultan di monitor. Kita bisa melihat kenaikan harga dan siapa yang melakukan penawaran, meskipun identitas penawar tetap terproteksi sistem. Ini adalah upaya kami menjamin proses yang bersih melalui sistem digital yang bisa dilacak,” papar Kuntadi.
Persyaratan bagi calon pembeli akan mengikuti standar aset negara yang ketat, meliputi verifikasi NIK, NPWP, serta penyetoran uang jaminan. Proses lelang ini akan dieksekusi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan BPA bertindak sebagai pemilik barang yang menyediakan aset siap jual.
Kerja sama dengan perbankan nasional yang tergabung dalam Himbara, seperti Bank Mandiri, BNI, dan BSI, akan memastikan sistem transaksi berjalan aman dan terintegrasi. Keterlibatan institusi keuangan ini juga berfungsi sebagai kontrol dalam memverifikasi sumber dana peserta lelang untuk mencegah praktik pencucian uang.
“Transparansi tidak hanya soal membuka data, tetapi juga membuka ruang dialog. Kami ingin masyarakat terlibat dan menilai langsung proses yang kami jalankan,” imbuh Kuntadi.
Kuntadi melanjutkan, meskipun terdapat barang yang pernah dimiliki oleh figur publik atau berasal dari kasus besar yang berpotensi menarik minat kolektor, BPA tetap memegang teguh batasan legal dan privasi. “Meskipun secara hukum hubungan keperdataan pemilik lama sudah putus berdasarkan putusan pengadilan, fokus kami adalah pada kesiapan dan nilai ekonomis barang, bukan pada sensasi perkaranya,” jelas Kuntadi.
BPA juga membuka ruang bagi pihak ketiga yang ingin memberikan informasi latar belakang item-item tersebut secara independen untuk memperkaya data bagi calon pembeli. Kuntadi memastikan bahwa seluruh aset yang ditawarkan berada dalam posisi “bersih” secara hukum, sehingga pembeli tidak perlu mengkhawatirkan adanya gugatan di masa depan.
BPA menetapkan target pemulihan sebesar 75 persen dari total aset, baik dari segi nilai maupun jumlah unit. BPA Fair 2026 diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan memberikan manfaat nyata.
