Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero) sejak Sabtu (18/4/2026) menimbulkan kekhawatiran akan potensi lonjakan inflasi nasional. Sejumlah kalangan, termasuk di parlemen, mendesak pemerintah untuk segera merumuskan langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif guna meredam dampak lanjutan terhadap ekonomi masyarakat.
Kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada beberapa produk BBM nonsubsidi. Pertamax Turbo misalnya, kini dibanderol Rp 19.400 per liter, naik Rp 6.300 dari harga sebelumnya Rp 13.100. Lonjakan lebih dramatis dialami Dexlite, yang naik Rp 9.400 menjadi Rp 23.600 per liter dari harga awal Rp 14.200. Pertamina Dex juga mengalami kenaikan serupa, yakni Rp 9.400, dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter.
Dampak Inflasi Dianggap Terbatas pada BBM Nonsubsidi
Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus pakar bahan bakar dan pelumas, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, berpendapat bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi cenderung tidak akan memberikan dampak inflasi yang besar. Ia membandingkan dengan kenaikan BBM bersubsidi yang dinilainya akan berdampak luas pada harga barang.
“Kalau yang naik bahan bakar subsidi, jelas semua harga barang akan naik. Tapi kalau nonsubsidi, pengaruhnya mungkin ada, tapi tidak terlalu besar,” ujar Tri kepada Kompas.com, Senin (20/4/2026).
Tri menjelaskan bahwa mayoritas distribusi logistik di Indonesia masih mengandalkan kendaraan berbahan bakar solar. Oleh karena itu, kenaikan harga Pertamax Turbo tidak secara langsung memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Lebih lanjut, Tri menyoroti bahwa fluktuasi harga BBM di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah global yang sensitif terhadap kondisi geopolitik. Ia menambahkan, minyak mentah yang diolah saat ini merupakan pembelian yang dilakukan sekitar dua bulan sebelumnya.
“Harga crude oil yang diolah sekarang itu biasanya dibeli dua bulan lalu. Jadi ketika konflik terjadi dan pasokan terganggu, harga naik,” jelasnya.
Menurut Tri, penyesuaian harga BBM tidak dapat dilakukan secara instan, bahkan ketika harga minyak dunia mengalami penurunan. Proses ini membutuhkan waktu.
“Harus menunggu dua sampai tiga bulan, karena minyak mentah tidak langsung diolah saat dibeli,” katanya.
Potensi Tekanan Inflasi Perlu Diantisipasi
Di sisi lain, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi besar memicu tekanan inflasi jika tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.
“Kenaikan harga BBM sangat berpotensi meningkatkan laju inflasi sehingga pemerintah harus mengelolanya dengan segera,” ujar Eddy saat dihubungi Kompas.com secara terpisah, Selasa (21/4/2026).
Eddy menyarankan sejumlah langkah konkret yang dapat ditempuh pemerintah, termasuk penguatan sektor pangan dan perbaikan sistem transportasi publik. Ia juga mengusulkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, memperbaiki transportasi massal guna mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta meningkatkan keamanan sosial.
“Misalnya, ketersediaan pangan dipacu segera, transportasi massal diperbaiki sehingga penggunaan transportasi pribadi dapat dikurangi, keamanan sosial di berbagai penjuru dan di malam hari diperbaiki agar orang merasa aman menggunakan transportasi umum, penggunaan sistem WFH selama 1–2 hari per minggu, dan lain-lain,” jelasnya.
Selain itu, Eddy menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global. Ia menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat mengenai isu sosial dan ekonomi perlu diperbaiki agar dapat diterima dan dipahami.
“Bagi pemerintah, komunikasi ke masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi perlu diperbaiki. Komunikasi tersebut harus serius namun dapat dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat bersatu menghadapi badai geopolitik, dan tidak terjebak dalam debat kusir yang tidak konstruktif,” tambahnya.
Gejolak Harga Minyak dan Dorongan Energi Hijau
Eddy memprediksi bahwa dinamika harga minyak dunia ke depan akan cenderung fluktuatif, terutama dipicu oleh konflik geopolitik yang masih berlangsung di berbagai kawasan.
“Harga minyak dunia akan berfluktuasi dengan dahsyat akibat perang di Eropa Timur dan Timur Tengah,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Eddy mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi alternatif sebagai strategi jangka panjang.
“Pemerintah perlu segera menggalakkan penelitian di berbagai universitas dan perusahaan energi untuk memacu green energy,” katanya.
Lebih lanjut, Eddy mengingatkan bahwa kenaikan harga energi dapat menambah tekanan pada fiskal negara. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Potensi tekanan terhadap fiskal negara sangat nyata. Penghematan di sektor lain perlu dilakukan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha agar tetap produktif di tengah tekanan global. Insentif pajak dan non-pajak bagi masyarakat serta pelaku usaha dianggap sangat diperlukan, demikian pula bantuan serius untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan daya saing ekspor.
