Amerika Serikat akan kembali menjadi tuan rumah perundingan antara Lebanon dan Israel pada Kamis (23/4/2026), menandai babak baru dalam upaya mediasi di tengah ketegangan regional yang masih membayangi. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama yang digelar pada 14 April lalu, dan dilakukan pasca diberlakukannya gencatan senjata yang rapuh antara Hizbullah dan Israel pekan sebelumnya.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi kesiapan Amerika untuk memfasilitasi diskusi langsung antara kedua negara. “Amerika Serikat menyambut baik keterlibatan produktif yang dimulai pada 14 April. Kami akan terus memfasilitasi diskusi langsung dan dengan itikad baik antara kedua pemerintah,” ujarnya, mengutip Al Jazeera, Senin (20/4/2026).
Jalan Negosiasi di Tengah Perbedaan Internal
Perundingan pertama yang berlangsung pekan lalu menjadi momen bersejarah, menandai pertemuan langsung pertama antara pejabat Lebanon dan Israel dalam beberapa dekade. Namun, pertemuan tersebut memicu reaksi keras dari Hizbullah dan para pendukungnya.
Meskipun demikian, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan komitmen Beirut untuk melanjutkan jalur negosiasi. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Aoun menyatakan bahwa langkah ini bukanlah tanda kelemahan, kemunduran, atau konsesi. “Keputusan ini lahir dari keyakinan kuat kami akan hak-hak kami dan kepedulian kami terhadap rakyat kami, serta tanggung jawab kami untuk melindungi negara kami dengan segala cara yang memungkinkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Hizbullah memandang pembicaraan tersebut sebagai serangkaian konsesi yang merugikan pemerintah Lebanon kepada Israel. “Kami menolak negosiasi dengan entitas pendudukan Israel. Negosiasi ini sia-sia. Negosiasi ini membutuhkan konsensus Lebanon untuk mengubah arah,” kata kepala Hizbullah, Naim Qassem, pekan lalu. Ia menambahkan bahwa tidak ada pihak yang berhak membawa Lebanon ke arah tersebut tanpa kesepakatan internal.
Anggota parlemen Hizbullah, Hassan Fadlallah, bahkan bersumpah akan meruntuhkan apa yang disebut sebagai “garis kuning” yang merujuk pada wilayah Lebanon yang dikuasai Israel. “Upaya tentara Israel untuk membangun zona penyangga, dengan dalih garis pertahanan, garis kuning, garis hijau, dan garis merah, semua garis ini akan dilanggar, dan kami tidak akan menerima satu pun dari garis-garis tersebut,” ujarnya, dilansir dari The Times of Israel, Senin (20/4/2026).
Fadlallah juga menegaskan bahwa tidak ada pihak, baik di Lebanon maupun di luar negeri, yang akan mampu melucuti senjata perlawanan. Namun, Presiden Aoun tetap pada pendiriannya, berharap negosiasi tersebut dapat “menyelamatkan” negaranya.
Konteks Perundingan Sebelumnya
Putaran pertama negosiasi dipimpin oleh Duta Besar Lebanon untuk Washington, Nada Hamadeh, dan mitranya dari Israel, Yechiel Leiter, dengan kehadiran Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Pertemuan ini terjadi kurang dari seminggu setelah gelombang serangan udara besar-besaran Israel di berbagai wilayah Lebanon, termasuk Beirut, yang merenggut lebih dari 300 korban jiwa, termasuk petugas medis, wanita, dan anak-anak.
Ketika Presiden AS mengumumkan gencatan senjata pada Rabu, 16 April 2026, ia juga menyatakan niatnya untuk mengundang Presiden Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih. “Kedua belah pihak ingin melihat PERDAMAIAN, dan saya yakin itu akan terjadi, dengan cepat!” ujar Presiden AS saat itu.
Terlepas dari gencatan senjata, laporan menyebutkan bahwa Israel terus melakukan peledakan di pemukiman desa-desa perbatasan di Lebanon selatan untuk menciptakan area yang mereka sebut sebagai garis pertahanan depan. Pejabat Israel secara terbuka menyatakan niat mereka untuk meniru penghancuran kota-kota di Gaza di wilayah Lebanon selatan.
