JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan baru mengenai kerja di rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari Jumat, yang diterapkan seiring dengan krisis energi global, masih menjadi sorotan utama warganet. Survei terbaru menunjukkan 69 persen publik masih mengamati dan mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut.
Analisis big data oleh Binokular Media Utama (Binokular) mengungkap mayoritas warganet aktif mencari informasi, mengajukan pertanyaan, dan menimbang dampak dari kebijakan transformasi budaya kerja ini, khususnya terkait efisiensi energi.
Manajer Social Media Data Analytics (Socindex) Binokular, Danu Setio Wihananto, menjelaskan bahwa isu seputar kebijakan tersebut mengalami lonjakan signifikan pada 1 April 2026, sehari setelah pengumuman resmi pemerintah pada 31 Maret 2026. “Lonjakan ini merupakan reaksi langsung warganet terhadap berbagai poin kebijakan, terutama yang berkaitan dengan penghematan energi,” ungkap Danu dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
Ia menambahkan, sebelum isu WFH mencuat, media sosial telah diramaikan oleh kecemasan publik terkait kemungkinan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat ketegangan di Timur Tengah. “Sebelumnya, pada akhir Maret, jagat media sosial sudah diramaikan oleh kecemasan publik terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM menyusul ketegangan di Timur Tengah,” imbuh Danu.
Sorotan Kebijakan WFH ASN
Dalam analisis sentimen, kebijakan WFH ASN mencatat 17 persen sentimen negatif dan 14 persen positif. Warganet yang kontra khawatir kebijakan ini dapat disalahgunakan untuk berlibur alih-alih bekerja produktif dari rumah. Kekhawatiran mendasar lainnya adalah potensi penurunan kualitas pelayanan publik, mengingat banyak masyarakat yang masih membutuhkan layanan administratif dan teknis pada hari Jumat.
“Kekhawatiran yang lebih mendasar adalah turunnya kualitas pelayanan publik, mengingat banyak masyarakat yang masih memerlukan layanan administratif dan teknis pada hari Jumat,” terang Danu.
Selama periode 31 Maret hingga 12 April 2026, platform Socindex berhasil menjaring 137.672 percakapan warganet di berbagai platform seperti X/Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Total interaksi dari percakapan tersebut mencapai 7.360.469 pengguna.
Isu Makan Bergizi Gratis dan Apresiasi Harga BBM
Di samping isu WFH, perbincangan warganet juga menyoroti pemotongan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam menjadi lima hari dalam sepekan. Warganet berpendapat bahwa anggaran MBG yang besar seharusnya dapat diefisienkan lebih lanjut, terutama mengingat insiden dan polemik yang sempat terjadi dalam pelaksanaannya.
Pemangkasan jumlah hari pemberian MBG dinilai belum memberikan dampak efisiensi yang signifikan. Sentimen negatif terhadap kebijakan ini lebih dominan, dengan banyak warganet mempertanyakan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi dan menu, alih-alih sekadar mengurangi frekuensi pemberian.
Berbeda dengan isu WFH yang kontroversial, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM menuai apresiasi. Manajer News Data Analytics Binokular (Newstensity), Nicko Mardiansyah, mengungkapkan bahwa isu ini sempat menyebabkan kepanikan dan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Namun, usai pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa harga BBM subsidi dan non-subsidi tertentu ditahan, warganet menyatakan lega dan berterima kasih,” ucap Nicko.
Sentimen positif terhadap kebijakan penahanan harga BBM tercatat sebagai salah satu yang tertinggi dalam periode monitoring, meski secara keseluruhan hanya mencapai 14 persen. Beberapa warganet masih menyimpan kekhawatiran terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM non-subsidi di masa mendatang.
Dampak Tidak Langsung Krisis Energi
Selain tiga isu utama tersebut, warganet juga menyoroti dampak ekonomi tidak langsung dari kebijakan efisiensi energi yang berujung pada kenaikan harga plastik dan tarif tiket pesawat akibat lonjakan harga avtur.
Kenaikan harga plastik dirasakan langsung oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mayoritas menggunakan plastik sebagai kemasan produk makanan dan minuman. Gangguan impor bahan baku nafta akibat krisis global disebut sebagai penyebab utama. Warganet dari kalangan UMKM menyatakan keberatan karena biaya operasional mereka turut membengkak.
Sementara itu, kenaikan harga avtur memaksa pemerintah menyesuaikan tarif tiket pesawat di kisaran 9 hingga 13 persen. Sentimen negatif bermunculan, terutama dari warganet yang sering menggunakan transportasi udara. Pemerintah merespons dengan memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP), penyesuaian fuel surcharge, serta pembebasan bea masuk suku cadang pesawat. Langkah-langkah ini berhasil meredam sebagian sentimen negatif dan bahkan memunculkan apresiasi dari warganet yang memahami upaya pemerintah menjaga stabilitas sektor penerbangan.
