Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk senantiasa menjaga diri dari praktik korupsi dan pemborosan anggaran. Ia menekankan bahwa kedua hal tersebut dapat secara signifikan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Peringatan ini disampaikan Tito dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang digelar pada Senin, 20 April 2026. “Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan,” ujar Tito, seperti dikutip dari siaran pers.
Persepsi Publik dan Dampaknya
Tito menjelaskan bahwa persepsi masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Ia menyoroti bagaimana satu kasus korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau temuan pemborosan anggaran dapat menimbulkan dampak luas, bahkan mencoreng citra seluruh pemerintah daerah.
Kondisi ini, menurut Mendagri, berpotensi menggerus tingkat kepercayaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kepercayaan yang terjaga merupakan faktor krusial dalam kelancaran pengajuan berbagai bentuk anggaran daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Apresiasi dan Tantangan Narasi Positif
Di sisi lain, Tito mengapresiasi banyaknya kepala daerah yang telah menunjukkan kinerja positif dan melahirkan berbagai inovasi dalam pembangunan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian-capaian baik tersebut sering kali “tenggelam” oleh pemberitaan negatif yang cenderung lebih cepat menyebar dan menjadi viral.
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini mengibaratkan situasi tersebut seperti ratusan ribu orang yang telah bekerja dengan baik, namun hanya satu kesalahan yang dapat membentuk persepsi publik yang tidak seimbang. Oleh karena itu, Tito mendorong para asosiasi kepala daerah untuk lebih proaktif dalam membangun narasi positif.
“Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif,” tegas Tito.
Penguatan Tata Kelola dan Komunikasi Publik
Selain penguatan tata kelola pemerintahan, Tito juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan. Ia berpandangan bahwa upaya pencegahan korupsi harus berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi dan publikasi kinerja pemerintah daerah secara berkala. Hal ini diharapkan dapat membantu membangun citra positif dan menjaga kepercayaan publik.
