JAKARTA, – Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjalin diplomasi aktif dengan berbagai negara di tengah kompleksitas geopolitik global dinilai oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto sebagai strategi “mendayung di antara dua karang”. Posisi Indonesia saat ini dianggap strategis karena mampu menjaga hubungan baik dengan kekuatan besar dunia, baik dari blok Barat maupun blok tertentu seperti BRICS.
“Kalau Bung Hatta terkenal ‘mendayung di antara dua karang’, nah ini sekarang ini benar-benar sedang kita jalani,” ujar Utut dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Politikus PDI-P ini menjelaskan bahwa diplomasi yang dijalankan Prabowo tidak terlepas dari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Utut menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS merupakan upaya strategis untuk memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bahwa kita masuk BRICS semata-mata untuk memperluas pasar ekonomi kita, untuk perkembangan, untuk growth,” jelasnya.
Ia menambahkan, potensi ekonomi Indonesia dapat tumbuh pesat mengingat besarnya jumlah penduduk negara-negara anggota BRICS. “Kita tahu bahwa India, China, Rusia, dan South Africa itu jumlahnya sudah hampir lebih dari dua per tiga penduduk dunia. Jadi kalau produk kita bisa masuk sana, potensi ekonomi kita tumbuh dahsyat,” kata Utut.
Di sisi lain, Utut menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak akan terjerumus dalam aliansi militer tertentu. DPR RI, menurutnya, terus mengingatkan pemerintah agar tidak membawa Indonesia masuk ke dalam blok militer manapun.
“Saya rasa pasti tidak, karena kita di Senayan juga bagian dari yang selalu menekankan bahwa kita tidak boleh masuk ke aliansi militer. Jadi bahwa kita tetap bebas aktif,” tegas Utut.
Utut mengakui bahwa posisi Indonesia yang menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan global memang dapat menimbulkan kekhawatiran dari pihak tertentu. Namun, hal tersebut dinilainya sebagai konsekuensi dari strategi diplomasi yang fleksibel.
“Kalau ada kekhawatiran pasti, sampai seberapa jago atau sampai seberapa fleksibel kita masih bisa di antara dua karang itu,” ucapnya.
Ia juga menyoroti meningkatnya perhatian negara-negara lain terhadap posisi Indonesia, terutama setelah adanya berbagai kesepakatan kerja sama, termasuk dengan Amerika Serikat. Utut mencontohkan kerja sama antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Perang AS yang lebih fokus pada penguatan kapasitas pertahanan.
Kerja sama tersebut, lanjut Utut, akan mencakup perluasan akses program International Military Education and Training (IMET) dan peningkatan interoperabilitas operasional melalui latihan rutin yang lebih kompleks, seperti Super Garuda Shield. “Dari itu semua kita akan memperoleh peace through strength. Jadi kekuatan yang kita makin kuat tetapi untuk tujuan damai,” sambungnya.
Oleh karena itu, Utut menilai situasi yang ada masih dalam batas wajar dan merupakan bagian dari dinamika hubungan internasional. “Kalau ada ketegangan yang baru termasuk yang tadi di-state, itu biasa, itu bagian dari supaya mengontrol lapangan,” katanya.
Utut menyimpulkan bahwa langkah diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global sekaligus mendorong perbaikan ekonomi nasional. “Sekali lagi, konsep Bapak Presiden yang saya pahami dan saya amati adalah selain me-leverage Indonesia ke percaturan politik dunia adalah untuk at the end of the day memperbaiki ekonomi kita,” pungkasnya.
