Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri, Komjen Ramdani Hidayat, menegaskan bahwa Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan benteng terakhir dalam penanganan aksi massa. Menurutnya, pendekatan humanis akan selalu diutamakan sebelum tindakan represif diambil.
“Penanganan massa sekarang tidak harus dengan kekerasan ya. Kita tunjukkan dulu pakai soft power. Ada dari Binmas, ada dari Sabhara. Jadi kekuatan Brimob adalah kekuatan terakhir,” ujar Ramdani di Markas Komando (Mako) Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam setiap penanganan aksi unjuk rasa, fungsi-fungsi kepolisian yang bersifat preventif seperti Bimbingan Masyarakat (Binmas) dan Shabara akan dikedepankan. Brimob baru akan dilibatkan apabila situasi telah menunjukkan indikasi mengarah pada tindakan anarkis.
Fokus pada Pencegahan Anarkisme
“Maka itu kita sampaikan bahwa PHH itu bukan pasukan huru-hara, tetapi pasukan untuk mencegah anarkis. Anarkisnya yang kita utamakan untuk pencegahan sampai penindakan,” tegas Ramdani.
Menurutnya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang dihormati. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti perusakan fasilitas umum, pembakaran, atau ancaman terhadap jiwa seseorang hingga menyebabkan kematian.
“Kalau unjuk rasanya sih, semua boleh-boleh saja unjuk rasa, tetapi kalau sampai perusakan, pembakaran, kemudian membuat jiwa seseorang terancam, bahkan sampai meninggal dunia, baru kita nanti tindak. Itu sebenarnya,” imbuh Ramdani.
Kesiapsiagaan Brimob Diperkuat
Di sisi lain, Ramdani menyampaikan bahwa kesiapsiagaan Brimob terus ditingkatkan sebagai respons terhadap arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Peningkatan kesiapsiagaan ini terutama menyikapi potensi gangguan keamanan yang dipicu oleh dinamika global, termasuk dampak konflik internasional terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.
Ia menambahkan, potensi gangguan keamanan, termasuk yang dipicu oleh kenaikan harga energi, telah dipetakan oleh Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Informasi tersebut menjadi dasar bagi koordinasi lintas fungsi dan wilayah.
“Tidak semerta-merta kita membuat pemetaan sendiri, tidak. Itu langsung dari BIK. Kita terima dari BIK berupa informasi, baru kita koordinasi dengan satuan fungsi yang ada, Satwil (Satuan Kewilayahan) yang ada, demikian juga dengan instansi terkait,” ungkapnya.
Situasi Keamanan Terkendali
Meski demikian, Ramdani memastikan bahwa hingga saat ini situasi keamanan secara umum masih terkendali. Aksi unjuk rasa yang terjadi masih dapat ditangani oleh jajaran kepolisian di wilayah masing-masing.
“Alhamdulillah masih tertangani semuanya. Makanya saya bilang, unjuk rasa yang ada sekarang masih bisa diatasi oleh kewilayahan. Yang jelas kita harus siap saja semuanya,” tutup Ramdani.
