JAKARTA, KOMPAS.com – Kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan berangkat pada 22 April 2026. Menjelang momen tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI-P, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk memastikan layanan bagi seluruh jemaah berjalan optimal sejak awal keberangkatan.
Azis menekankan bahwa keberangkatan kloter pertama ini akan menjadi tolok ukur kesiapan Kemenhaj dalam memberikan pelayanan secara menyeluruh. “Karena itu, kami di Komisi VIII DPR RI mendorong agar Kemenhaj memberikan pelayanan optimal dan memastikan tidak ada kendala baik dari sisi transportasi, akomodasi, maupun layanan kesehatan jemaah,” ujar Azis dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
Kesiapan 100 Persen dan Koordinasi Antarpetugas
Lebih lanjut, Azis meminta Kemenhaj untuk memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 telah selesai 100 persen. Ia berharap, kementerian yang menjadi pelaksana utama ini dapat mengorkestrasi seluruh proses dengan baik.
“Saya menekankan pentingnya koordinasi yang solid antarpetugas, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, agar proses keberangkatan hingga kedatangan jemaah berjalan lancar,” tuturnya.
Azis secara tegas menyatakan harapannya agar masalah-masalah yang pernah terjadi pada pelaksanaan haji di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali. “Saya tidak ingin masalah-masalah di pelaksanaan haji sebelum-sebelumnya terulang di pelaksanaan haji tahun ini,” sambung Azis.
Perhatian Khusus untuk Jemaah Lansia
Dalam kesempatan yang sama, Azis menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap jemaah lanjut usia (lansia) yang jumlahnya cukup signifikan pada musim haji tahun ini. Ia meminta agar pendampingan dan layanan kesehatan bagi jemaah lansia dipastikan berjalan maksimal.
“Jemaah lansia harus menjadi prioritas. Mulai dari proses keberangkatan, selama di tanah suci, hingga kepulangan, semuanya harus mendapatkan perhatian ekstra,” kata Azis.
DPR, menurut Azis, akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji 2026. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Azis berharap, penyelenggaraan haji tahun ini dapat berjalan lebih baik dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah Indonesia. “Kami ingin memastikan jemaah bisa menjalankan ibadah dengan tenang, khusyuk, dan tanpa dibebani persoalan teknis yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal,” imbuhnya.
