JAKARTA, KOMPAS.com – Teknologi high voltage direct current (HVDC) dipandang krusial dalam upaya percepatan transisi energi nasional, khususnya untuk menghubungkan sumber energi terbarukan yang mayoritas berlokasi di daerah terpencil dengan pusat-pusat konsumsi listrik.
Pemerintah bersama PT PLN (Persero) melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari total tersebut, 76 persen di antaranya ditargetkan berasal dari energi baru terbarukan (EBT), mencakup tenaga surya, air, angin, dan panas bumi.
Ambisi ini diperkuat oleh arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas ambisius 100 GW dalam kurun waktu yang relatif singkat.
Dalam RUPTL 2025-2034, selain penambahan kapasitas pembangkit EBT, turut direncanakan pengembangan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped-storage hydropower. Lebih lanjut, dua proyek transmisi HVDC utama juga diagendakan untuk dibangun dalam satu dekade mendatang.
Peran Krusial HVDC dalam Interkoneksi Hijau
Penguatan interkoneksi listrik menjadi topik utama dalam sebuah workshop bertajuk “HVDC Transmission: Indonesia’s Green Enabling Interconnection” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) berkolaborasi dengan CIGRE Indonesia. Forum ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan industri, regulator, dan mitra global untuk mendiskusikan peran strategis HVDC sebagai fondasi interkoneksi listrik hijau di Indonesia.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menekankan bahwa Indonesia memerlukan pembangunan jaringan transmisi sepanjang kurang lebih 48.000 kilometer untuk mendukung penuh strategi transisi energi nasional. Ia menambahkan, pencapaian target ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor.
“Dengan semangat kebersamaan, kita bisa menciptakan masa depan energi yang lebih baik. Kita ingin menghadirkan energi yang lebih terjangkau, mendorong investasi lebih besar, serta mempercepat pembangunan nasional,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (21/4/2026).
Salah satu proyek interkoneksi yang tengah dalam tahap persiapan adalah menghubungkan Sumatra dan Jawa menggunakan teknologi HVDC. Proyek ini, dengan perkiraan panjang sirkuit mencapai 112 kilometer, diharapkan mampu mengatasi kesenjangan pasokan listrik antarwilayah sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional secara keseluruhan.
Interkoneksi Jadi Kebutuhan Mendesak
Ketua Umum MKI yang juga menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menegaskan bahwa interkoneksi listrik antarwilayah kini merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung kelancaran transisi energi.
“Interkoneksi ini bukan lagi wacana, tetapi kebutuhan krusial untuk mendukung transisi energi dan memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional,” tegas Suroso.
Pemerintah sendiri telah menunjukkan komitmen nyata melalui alokasi dukungan fiskal sebesar Rp 402,4 triliun pada tahun 2026 yang didedikasikan untuk sektor ketahanan energi. Di sisi lain, investasi di sektor ketenagalistrikan diproyeksikan akan melampaui angka 500 miliar dollar AS demi mengejar target transisi energi yang telah ditetapkan.
Dengan semakin meningkatnya porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, pengembangan jaringan transmisi berbasis HVDC diprediksi akan menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Indonesia di masa depan, sekaligus menjamin distribusi listrik yang lebih merata dan andal bagi seluruh masyarakat.
