JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, mendorong agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman publik terhadap kebijakan ekonomi yang dijalankan, khususnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi fundamental dan merata.
“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony dalam sebuah acara Pertamina pekan ini, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (21/4/2026). Ia menekankan pentingnya insan BUMN sebagai aparatur negara untuk aktif menjelaskan kebijakan pemerintah, terutama di tengah maraknya sentimen negatif di ruang publik.
Menurut Dony, karyawan BUMN memiliki posisi penting untuk berada di garis depan dalam memberikan klarifikasi dan penjelasan yang utuh serta komprehensif mengenai kebijakan negara. “Sebagai bagian dari pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh Pemerintah,” katanya.
Dorong Pemahaman Arah Kebijakan
Dony Oskaria menyatakan keyakinannya terhadap arah transformasi ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kebijakan yang diambil pemerintah didasarkan pada pemikiran yang jelas dan memiliki tujuan jangka panjang bagi bangsa.
“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony. Ia berpendapat bahwa pemahaman mendalam terhadap dasar pemikiran di balik setiap kebijakan adalah kunci untuk mencegah kesalahpahaman di masyarakat.
“Kalau kita paham dasar berfikirnya, why itu dilakukan, kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” jelasnya.
Arah Ekonomi Fundamental dan Merata
Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah bertujuan menggeser pertumbuhan ekonomi dari yang bersifat semu menuju pertumbuhan yang lebih fundamental dan merata. Pemerintah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan, energi, serta pengembangan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Dalam konteks ini, BUMN diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi bisnisnya, tetapi juga secara aktif berperan sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan publik. Peran ini dinilai krusial agar kebijakan ekonomi dapat dipahami secara utuh sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Integrasi Pajak Digital Dipercepat
Sejalan dengan upaya penguatan komunikasi kebijakan kepada publik, pemerintah bersama BP BUMN juga mendorong percepatan integrasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara dan efisiensi layanan.
Hal tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Jalin Pembayaran Nusantara. Rapat ini menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri.
“Integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan penerimaan negara, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara aman dan real-time,” ujar Dony dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Melalui integrasi ini, proses pembayaran pajak atas transaksi digital internasional diharapkan tidak lagi terhambat oleh administrasi yang berlapis. Sistem baru ini ditargetkan dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat dan andal, mengingat meningkatnya aktivitas ekonomi digital lintas negara yang pemungutan pajaknya belum sepenuhnya optimal.
