SAMARINDA, Kaltim — Ribuan massa yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026), mendapat respons langsung dari pimpinan dewan. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menemui perwakilan demonstran, menyampaikan permohonan maaf, dan mengakui adanya kekeliruan dalam menjalankan fungsi penganggaran serta pengawasan.
Pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, ini merupakan respons atas aksi yang menuntut evaluasi kebijakan Pemprov Kaltim, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta desakan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Saya nyatakan sebagai Ketua Fraksi sekaligus anggota DPRD Kaltim, kami meminta maaf. Kami merasa bersalah karena fungsi budgeting dan pengawasan kami tidak berjalan dengan baik,” ujar Ayub kepada wartawan seusai menandatangani tuntutan massa.
DPRD Akui Tanggung Jawab Anggaran
Ayub menegaskan bahwa beban kesalahan tidak semata-mata ditimpakan kepada pihak eksekutif. Ia mengakui, DPRD memiliki tanggung jawab signifikan dalam proses penganggaran, termasuk terkait polemik anggaran senilai Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan gubernur.
“Tidak masuk akal kalau kami hanya menyalahkan eksekutif. Penganggaran Rp 8,5 miliar, Rp 20 miliar itu seharusnya juga diketahui oleh DPRD. Karena itu kami mohon maaf kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim telah menjalin komunikasi dengan Gubernur Kaltim mengenai sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik. Salah satu hasilnya adalah pembatalan beberapa proyek yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
“Kami sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur, dan salah satu proyek akhirnya dibatalkan sebagai bentuk mengakomodasi aspirasi masyarakat,” kata Ayub.
Namun demikian, Ayub mengakui bahwa inti persoalan bukan hanya legalitas anggaran, melainkan juga minimnya empati dalam pengambilan kebijakan. “Walaupun itu benar secara hukum, tapi ada empati yang tidak kita bangun. Ada kesan pemborosan dan kemewahan di tengah kesulitan masyarakat. Itu yang jadi masalah,” ungkapnya.
Ia berjanji akan ada perbaikan kinerja ke depan, termasuk peningkatan keterbukaan terhadap kritik publik.
Tuntutan Akan Ditindaklanjuti
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa seluruh tuntutan massa akan diproses melalui mekanisme internal dewan.
“Tentu setelah ini akan kita rapatkan di tingkat pimpinan, bersama unsur pimpinan dan ketua-ketua fraksi untuk menentukan langkah selanjutnya,” kata Ekti.
Ia menambahkan, dukungan terhadap aspirasi masyarakat datang dari berbagai unsur pimpinan DPRD. “Unsur pimpinan ada, ketua fraksi juga hadir. Secara prinsip kita mendengar aspirasi masyarakat, tapi tetap ada tahapannya di DPRD,” ujarnya.
Kritik Anggaran Fantastis
Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 2.000 orang ini sebelumnya diwarnai kritik keras terhadap dugaan pemborosan anggaran, khususnya pada pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan gubernur.
Perwakilan massa dari Kedaulatan Rakyat Samarinda, Budiman Arief, menyoroti besarnya anggaran yang dinilai tidak rasional di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
“Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas, Rp 25 miliar untuk rumah jabatan. Ini uang rakyat, harusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Mahasiswa bernama Daris juga menyuarakan tuntutan serupa, mendesak keterbukaan penggunaan anggaran daerah. Ia berpendapat, tanpa langkah konkret dari DPRD, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan terus merosot.
“Kalau DPRD tidak bergerak, publik akan bertanya mereka berpihak ke siapa,” tegas Daris.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Kaltim, massa melanjutkan aksi menuju Kantor Gubernur Kaltim sekitar pukul 13.00 Wita.
