SAMARINDA, KOMPAS.com – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memilih bungkam dan meninggalkan Kantor Gubernur Kaltim dikawal ketat pada Selasa (21/4/2026) malam, setelah unjuk rasa yang berlangsung sejak siang berakhir ricuh. Sikap ini diambil meski sejumlah awak media berupaya meminta keterangan terkait tuntutan massa maupun bentrokan yang terjadi.
Pantauan di lapangan, Rudy Mas’ud keluar dari kantornya sekitar pukul 21.10 WITA. Ia berjalan cepat menuju rumah jabatannya yang berjarak kurang lebih 100 meter tanpa memberikan respons sedikit pun kepada wartawan yang telah menunggu. Kendaraan dinasnya telah disiapkan untuk mengantarkannya pulang, sementara massa aksi telah berhasil dibubarkan oleh aparat kepolisian sekitar satu jam sebelumnya.
Gubernur Berada di Kantor Saat Kericuhan
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Endar Priantoro, mengonfirmasi bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim berada di dalam gedung kantor saat aksi berlangsung. Namun, pemerintah provinsi memutuskan untuk tidak menerima massa yang meminta audiensi langsung.
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar di lokasi kejadian.
Ketegangan dalam unjuk rasa tersebut mulai memuncak sekitar pukul 18.00 WITA, ditandai dengan aksi saling lempar antara massa dan petugas keamanan. Situasi kian memanas hingga akhirnya aparat kepolisian mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan pada pukul 20.03 WITA.
Sorotan Anggaran Rumah Dinas dan Mobil Mewah
Demonstrasi yang berujung ricuh ini dipicu oleh tiga tuntutan utama massa aksi. Mereka mendesak evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meminta DPRD untuk memaksimalkan fungsi pengawasan. Namun, isu yang paling kencang disuarakan dan memicu kemarahan massa adalah terkait gaya hidup pejabat publik di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Beberapa poin anggaran yang menjadi sorotan tajam dan memicu kekecewaan massa antara lain:
- Rumah Jabatan: Anggaran renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp 25 miliar, termasuk pengadaan fasilitas seperti akuarium laut dan alat fitness.
- Kendaraan Dinas: Pengadaan mobil mewah jenis Range Rover dengan nilai mencapai Rp 8,5 miliar.
Sikap bungkam dari pihak pemerintah provinsi ini dinilai memperkeruh situasi dan meninggalkan kekecewaan mendalam bagi massa aksi. Komunikasi yang terputus ini diprediksi akan terus menimbulkan pertanyaan publik mengenai respons nyata pemerintah terhadap tuntutan yang telah disampaikan.
