Ribuan warga Kalimantan Timur menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Selasa (21/4/2026). Massa menuntut transparansi anggaran pemerintah daerah, khususnya terkait pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan Gubernur Kaltim. Mereka juga mendesak DPRD untuk menggunakan hak interpelasi.
Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 2.000 orang ini sempat diwarnai insiden dua demonstran yang pingsan dan segera mendapatkan pertolongan medis. Setelah berorasi di depan kantor DPRD, massa kemudian bergeser menuju kantor gubernur untuk melanjutkan aksi.
Perwakilan massa dari Kedaulatan Rakyat Samarinda, Budiman Arief, dalam orasinya menyuarakan kritik terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Ia menilai adanya indikasi praktik “kongkalikong” dalam pengalokasian anggaran yang terkesan dikondisikan.
“Ini kita dipimpin dan diobok-obok secara semena-mena, secara tidak profesional. Ada kesan semua ini dikondisikan, ada kongkalikong. Kita sebagai rakyat merasa dipermainkan,” ujar Budiman Arief.
Budiman menyoroti adanya ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi, termasuk dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan alokasi anggaran besar untuk kebutuhan pejabat.
“Kita sekarang terbeban, apalagi dengan adanya IKN. Harusnya pemerintah lebih peka. Tapi yang kita lihat justru anggaran besar keluar untuk kepentingan pejabat,” tegasnya.
Desakan Penggunaan Hak Interpelasi
Secara spesifik, Budiman Arief menyoroti nilai anggaran yang dinilai tidak wajar untuk pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan Gubernur Kaltim.
“Banyak uang kita dipakai, Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas, lalu Rp 25 miliar untuk rumah jabatan. Apa maksudnya itu? Ini uang rakyat,” serunya.
Ia juga mengingatkan anggota DPRD Kaltim untuk tidak tinggal diam dan menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.
“Kami datang ke sini bukan tanpa alasan. DPRD ini rumah rakyat. Kami minta mereka benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, jangan tutup mata,” kata Budiman Arief.
Menurutnya, aksi ini merupakan bentuk peringatan agar pemerintah dan DPRD meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah. “Kami dari Kedaulatan Rakyat tidak akan diam. Kalau ini tidak dijelaskan, kami akan terus bersuara,” ancamnya.
Sementara itu, peserta aksi dari kalangan mahasiswa, Daris, menegaskan bahwa tuntutan utama massa adalah keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran.
“Aksi ini untuk menggugat hak masyarakat Kaltim. Kami ingin semua penggunaan anggaran itu dibuka secara terang benderang,” ujar Daris.
Daris menambahkan, DPRD Kaltim memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti polemik ini melalui mekanisme resmi, termasuk mendesak penggunaan hak interpelasi.
“Kami mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi. Itu penting untuk meminta penjelasan dari pemerintah soal anggaran mobil dinas Rp 8,5 miliar dan rumah jabatan Rp 25 miliar,” katanya.
