JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan target legislasi lembaganya tahun ini mencakup penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dinantikan publik. RUU tersebut meliputi RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Saksi dan Korban, serta RUU Perampasan Aset.
“Ada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Masyarakat Adat yang juga sudah 20 tahun, sedang kami dengan teman-teman Baleg dan pemerintah juga akan selesaikan,” ujar Dasco usai pengambilan keputusan tingkat I RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), seperti dikutip dari siaran YouTube Kompas TV, Senin (20/4/2026) malam.
Selain itu, Dasco menyebutkan masih ada RUU Perlindungan Saksi dan Korban, RUU Tenaga Kerja yang telah mulai dibahas, serta RUU Perampasan Aset. “Nah, sehingga Insyaallah tahun ini, mungkin kita akan selesaikan beberapa yang sudah kita memang jadi PR,” tambahnya.
RUU PPRT Capai Keputusan Tingkat I
Dalam kesempatan yang sama, Dasco menginformasikan bahwa DPR telah mengambil keputusan tingkat I terhadap RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). RUU yang diharapkan menjadi payung hukum perlindungan bagi pekerja rumah tangga ini diketahui telah mandek selama dua dekade.
Dasco menambahkan, DPR berencana mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada Selasa (21/4/2026). “Hadiah May Day, Hari Kartini. Untuk besok Hari Kartini. Insyaallah, besok. Besok dalam Paripurna, Insyaallah,” ungkapnya.
Badan Legislasi (Baleg) DPR, menurut Dasco, telah berhasil menampung berbagai aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dalam proses penyusunan RUU PPRT.
Substansi dan Pengawasan RUU PPRT
Secara substansi, RUU PPRT memuat poin-poin krusial seperti jaminan sosial, pengaturan hubungan kerja, serta perlindungan dasar bagi para pekerja rumah tangga. “DPR dan pemerintah tentu akan mengawasi jalannya undang-undang ini, termasuk implementasinya di lapangan, sehingga benar-benar memberikan perlindungan,” tegas Dasco.
