Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya penguatan basis data nasional yang akurat dan terintegrasi, khususnya untuk mendukung pengembangan ekosistem halal di Indonesia.
Kolaborasi penguatan data ini akan dilakukan BPJPH bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Fokus utamanya adalah pada pertukaran dan pemutakhiran data yang relevan dengan ekosistem halal nasional.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, yang akrab disapa Babe Haikal, menekankan pentingnya data yang terintegrasi dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini juga krusial untuk mendukung perluasan implementasi kewajiban sertifikasi halal.
“Kami turut serta dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling meng-update, bertukar, dan memperbarui data, agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal.”
Pernyataan tersebut disampaikan Babe Haikal dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/4/2026), seusai menerima kunjungan kerja Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, pada Senin (20/4/2026).
Babe Haikal menambahkan bahwa momentum sensus ekonomi ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat pemetaan pelaku usaha halal di Indonesia. Sebagai bentuk dukungan konkret, BPJPH akan mengerahkan sekitar 124.000 orang pendamping proses produk halal (PPH) untuk membantu pemutakhiran data di lapangan.
“Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara,” tegas Babe Haikal.
Penguatan Sinergi Data dan Apresiasi BPS
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang telah terjalin baik dengan BPJPH.
Amalia Widyasanti mengapresiasi fasilitas laboratorium BPJPH yang ia lihat langsung saat kunjungan.
“Kerja sama ini sejatinya telah berlangsung dari tahun lalu, dan hari ini kami berkunjung ke kantor beliau. Kami melihat langsung fasilitas laboratorium dengan peralatan yang sangat modern dan mutakhir.”
Menurut Amalia, laboratorium tersebut menjadi bukti keseriusan BPJPH dalam membangun sistem yang efisien dan berbasis teknologi, sekaligus menunjukkan keberhasilan badan tersebut di bawah kepemimpinan Babe Haikal.
Pelaksanaan SE2026 sendiri direncanakan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026. Sensus ini akan mencakup berbagai sektor usaha di seluruh Indonesia.
“Pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan minimal di 30 kota,” jelas Amalia.
Ia turut mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan SE2026. Menurutnya, sensus ini merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” tutur Amalia.
