JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya memperluas jangkauan program rumah subsidi, tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki slip gaji atau berpenghasilan tidak tetap. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya percepatan pelaksanaan proyek strategis perumahan nasional.
Menteri PUPR, Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi program perumahan bersama para pemangku kepentingan di Wisma Mandiri, Jakarta, pada Senin (20/4/2026). Ia menekankan pentingnya pendekatan segmentasi agar program rumah subsidi dapat tepat sasaran.
“Kita dalam penyediaan rumah subsidi perlu melihat segmentasi. Teman-teman pengembang perumahan subsidi dari berbagai wilayah Indonesia juga memiliki segmentasi profesi masing-masing,” ujar Ara, Selasa (21/4/2026).
Ara menegaskan bahwa kebijakan pemerintah saat ini semakin inklusif, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menyasar seluruh lapisan MBR, termasuk mereka yang berpenghasilan tidak tetap. “Program ini ditujukan untuk MBR, dan tidak hanya diberikan kepada yang memiliki penghasilan tetap, tetapi juga bagi masyarakat dengan pendapatan tidak tetap. Presiden telah membuat kebijakan yang memudahkan rakyat untuk memiliki rumah,” tambahnya.
Kuota Rumah Subsidi Meningkat Tajam
Dalam kesempatan yang sama, Ara juga memaparkan peningkatan signifikan pada target penyediaan rumah subsidi. “Baru dalam satu tahun, Presiden Prabowo telah menaikkan target menjadi 350.000 unit rumah,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak strategis, termasuk perwakilan sektor pembiayaan seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta para pengembang perumahan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, seperti perizinan, pengelolaan Lahan Baku Sawah (LBS), hingga kenaikan harga material bangunan, turut menjadi agenda pembahasan. Menteri Ara menekankan pentingnya respons cepat dan kolaborasi terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha.
“Sangat penting sebagai pengusaha untuk memahami aturan dan menyampaikan kendala yang ada di lapangan, termasuk terkait perizinan dan hal lainnya. Tinggal kita mau pasif atau aktif,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, salah satu pengembang perumahan subsidi, Angga Budi Kusuma, menyatakan optimismenya terhadap pencapaian target pembangunan perumahan. Ia menilai bahwa dengan kolaborasi yang kuat, target penyediaan ratusan ribu unit rumah per tahun dapat direalisasikan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.
Kementerian PUPR sendiri menyatakan optimis bahwa koordinasi intensif ini akan mempercepat penyelesaian berbagai hambatan, sehingga program rumah subsidi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
