Jakarta – Kehadiran jalur titipan dalam rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) menjadi sorotan serius. Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan agar proses seleksi Akpol ke depannya harus benar-benar bersih dari intervensi dan praktik kolusi.
Rekomendasi ini disampaikan langsung oleh salah satu anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD. Ia menegaskan bahwa transparansi dalam rekrutmen Akpol tanpa adanya “titipan” dari pihak manapun merupakan salah satu poin krusial yang diusung oleh komisi tersebut.
“Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun,” ujar Mahfud MD usai menghadiri peluncuran buku Jimly Asshiddiqie di kawasan Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026).
Mahfud MD menyoroti fenomena yang kerap terjadi di masa lalu, di mana rekrutmen Akpol dinilai didominasi oleh anak-anak pejabat, sementara kesempatan bagi masyarakat umum menjadi semakin terbatas.
Menariknya, Mahfud MD mengungkapkan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sendiri telah memberikan sinyal positif terkait hal ini. Polri dikabarkan telah mengumumkan bahwa rekrutmen Akpol untuk tahun 2026 akan dilaksanakan tanpa jalur titipan.
“Polri sudah mengumumkan mulai tahun ini tidak ada titipan. Kalau ada orang mengaku punya pengaruh agar itu diterima, itu semua bohong supaya diabaikan. Nanti kita lihat potret hasil rekrutmennya tahun ini,” tegas Mahfud MD.
Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan bahwa komitmen rekrutmen Akpol yang bebas dari praktik titipan ini akan diperkuat dengan adanya aturan resmi dari internal Polri. Bentuk aturan tersebut, apakah berupa Peraturan Kapolri (Perkap) atau bentuk lainnya, masih akan dibahas lebih lanjut.
“Iya, pokoknya itu sudah pengumuman. Apakah itu bentuknya perpol atau apa nanti kita lihat saja,” pungkasnya.
