JAKARTA, Indonesia — Kondisi fiskal Indonesia pada tahun 2026 diprediksi memasuki fase kritis, terutama akibat lonjakan utang dan beban yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penilaian ini merujuk pada laporan “Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026” yang dirilis oleh Institute for Development of Economics and Finance (ISEF).
Senior analis ISEF, Ronny P. Sasmita, menekankan bahwa ukuran stabilitas fiskal tidak lagi memadai jika hanya mengacu pada rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). “Stabilitas nasional tidak lagi dapat dinilai hanya melalui rasio stok utang terhadap PDB, tetapi perlu melihat dinamika arus kas dan beban pembayaran bunga,” ujarnya dalam laporan tersebut yang dikutip pada Selasa (21/4/2026).
Tekanan dari Beban Utang dan Bunga
Total utang pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp 9.637,9 triliun pada akhir 2025, dan diproyeksikan terus merangkak mendekati Rp 10.000 triliun pada pertengahan 2026. Meskipun struktur utang didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah yang memberikan perlindungan parsial terhadap fluktuasi nilai tukar, serta rasio utang terhadap PDB pada 2026 masih berada di bawah batas aman 60 persen (sekitar 41,3 persen), tren kenaikan yang konsisten menunjukkan adanya tekanan struktural.
Salah satu ancaman nyata adalah fenomena debt wall, di mana kewajiban pembayaran pokok utang yang jatuh tempo pada 2026 mencapai Rp 833,96 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Tekanan ini kian bertambah mengingat kebutuhan pembiayaan baru yang tetap besar, ditambah dengan potensi kenaikan biaya utang akibat kondisi suku bunga global yang tinggi.
Beban pembayaran bunga utang menjadi tekanan paling kasat mata pada APBN. Pemerintah diproyeksikan harus mengalokasikan dana sebesar Rp 599,44 triliun untuk pembayaran bunga pada tahun 2026. Jumlah ini setara dengan lebih dari 22 persen dari total penerimaan pajak, angka yang jauh melampaui standar aman internasional yang berkisar di angka 10 persen.
Ruang Anggaran Tergerus
Laporan ISEF mencatat bahwa pembayaran bunga dan cicilan pokok utang berpotensi menyerap hampir 45 persen dari total pendapatan negara. Kondisi ini secara langsung menggerus ruang belanja produktif yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sekitar 5,1 persen dinilai belum cukup untuk mengimbangi lonjakan biaya utang tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang moderat ini tidak mampu menutupi kebutuhan pembiayaan yang semakin membengkak.
Penerimaan Pajak dan Risiko Tambahan
Tekanan fiskal juga diperparah oleh sisi penerimaan negara. Rasio pajak terhadap PDB masih tergolong rendah, berkisar di angka 10 persen, bahkan sempat mengalami penurunan menjadi 8,42 persen pada tahun 2025. Kesenjangan antara kebutuhan belanja yang tinggi dan kapasitas penerimaan yang terbatas ini berpotensi memperlebar defisit APBN, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketergantungan pada utang.
ISEF juga menyoroti adanya risiko tambahan yang berasal dari program belanja besar pemerintah, seperti pembentukan lembaga investasi baru. Hal ini berpotensi menambah kewajiban fiskal yang sifatnya tersembunyi dan semakin membebani keuangan negara di masa mendatang.
Laporan ini secara tegas menempatkan tahun 2026 sebagai titik krusial yang akan menentukan arah kebijakan fiskal Indonesia. Tekanan utang yang kian meningkat dan keterbatasan ruang anggaran menjadi dua faktor utama yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
