JAKARTA, Kompas.com — Pendiri Sekolah Darurat Kartini di Jakarta Utara, Sri Irianingsih dan Sri Rossyati, menyayangkan sejumlah program pendidikan pemerintah yang dinilai belum menyentuh anak-anak marjinal yang menjadi binaan mereka. Kesulitan akses program bantuan pendidikan hingga makan gratis masih dihadapi oleh anak-anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan.
Sri Irianingsih, akrab disapa Ibu Rian, dan Sri Rossyati, atau Ibu Rossy, mengungkapkan bahwa program seperti Sekolah Rakyat belum menjangkau sebagian besar murid mereka yang tidak memiliki administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran.
“Murid kami satu pun enggak ada yang dapet,” ujar Ibu Rossi saat ditemui Kompas.com pada Selasa (21/4/2026).
Ibu Rossi menambahkan bahwa pihaknya sempat dilibatkan dalam pembahasan program Sekolah Rakyat. Ia berpandangan bahwa program tersebut seharusnya dapat merangkul anak-anak dari keluarga miskin, termasuk mereka yang tidak memiliki dokumen kependudukan. “Siapa saja yang boleh ikut sekolah rakyat, ya saya bilang tentu yang orang miskin, yang enggak punya akta apa itu masuk situ nanti dia langsung bisa dapet akta,” tuturnya.
Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut memiliki niat baik, implementasinya di lapangan belum sesuai dengan harapan. “Presidennya kan baik, mikir kebijakan itu baik, cuma yang di bawahnya ini secara praktiknya enggak,” keluhnya.
Program Bantuan Lain Belum Menjangkau
Selain Sekolah Rakyat, Ibu Rossi juga menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum tersentuh oleh para murid di Sekolah Darurat Kartini. “MBG dicatat duluan, sekarang enggak dapet,” ungkapnya.
Meskipun demikian, ia memastikan bahwa kebutuhan makan para murid masih dapat dipenuhi secara mandiri. “Enggak apa-apa wong saya punya uang kok untuk kasih makan mereka,” ujarnya.
Ibu Rossi memaparkan bahwa ketiadaan dokumen seperti akta kelahiran menjadi kendala utama bagi anak-anak jalanan untuk mengakses pendidikan. “Lha, akta (kelahiran) memang tidak punya, kenapa dipaksa-paksa? Orang mereka tidak menikah (secara resmi) kok. Bilangnya saja menikah, tapi tidak ada suratnya, ya tidak bisa (mengurus akta),” tegasnya.
Lebih lanjut, biaya untuk mengikuti ujian tingkat nasional juga masih menjadi beban. Ia menyebutkan, untuk keperluan ujian tersebut, pihaknya harus mengeluarkan biaya lebih dari satu juta rupiah per anak.
Terkendala Biaya Sertifikasi Keterampilan
Sekolah Darurat Kartini tidak hanya fokus pada pendidikan akademis, tetapi juga membekali para muridnya dengan berbagai keterampilan, seperti menjahit, mengelas, dan memasak, sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Namun, akses untuk mendapatkan sertifikasi keterampilan dinilai masih sulit akibat biaya yang tinggi.
“Sertifikasi mahal, 600 dolar loh. Lah berapa sekarang? 600 dolar berapa ya sekarang? Berarti (sekitar) Rp 12 juta. Ya jelas saya enggak sanggup,” imbuhnya.
Sekolah yang telah dirintis sejak tahun 1990 ini menjadi tempat belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang tinggal di kawasan kumuh dan tidak memiliki akses ke pendidikan formal.
Meskipun telah beroperasi selama puluhan tahun, Ibu Rossi menilai dukungan dari pemerintah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendasar anak-anak tersebut, terutama dalam hal akses pendidikan dan pengakuan administratif. Ia berharap kebijakan pendidikan di masa mendatang dapat lebih berpihak kepada anak-anak marjinal.
“Ini kan anak bangsa, ini aset negara,” tambah Ibu Rossi.
