SAMARINDA – Pemasangan kawat berduri di sekitar Kantor Gubernur Kalimantan Timur jelang aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik, Saipul Bahtiar, menilai langkah tersebut tidak lazim dan mencerminkan perlakuan terhadap kantor pemerintahan layaknya markas militer.
“Ini seperti memperlakukan kantor pemerintahan sebagai markas militer. Padahal, kantor gubernur itu rumah rakyat,” ujar Saipul saat ditemui di kampus Fisipol Universitas Mulawarman, Senin, (20/4/2026). Ia menambahkan, dalam prinsip pemerintahan yang baik, pemimpin tidak perlu membangun sekat fisik yang berlebihan jika yakin kebijakannya berpihak kepada rakyat. Saipul juga mengkhawatirkan potensi bahaya kawat tersebut bagi masyarakat maupun pegawai setelah aksi berakhir.
Akumulasi Kekecewaan Publik
Saipul melihat rencana aksi pada 21 April merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah. Ia mencontohkan anggaran kendaraan dinas senilai Rp 8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan serta fasilitas gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp 25 miliar.
Selain itu, beban ekonomi masyarakat juga disebut semakin meningkat. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan, hingga tarif layanan air menambah tekanan di tengah kondisi upah yang stagnan. Saipul juga menyinggung soal transparansi anggaran, termasuk honor tim ahli gubernur yang dinilai cukup besar.
Ia berharap Gubernur dan DPRD bersedia menemui langsung para demonstran untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Satpol PP Perkuat Pengamanan Kantor Gubernur
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rahim, membenarkan adanya penguatan pagar dan pemasangan kawat berduri di area kantor gubernur.
“Kami sudah melakukan penguatan secara menyeluruh, mulai dari fondasi pagar, pengelasan di titik rawan, hingga pemasangan kawat besi yang mengelilingi area kantor gubernur,” kata Edwin saat ditemui di lobi Kantor Gubernur, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, penambahan tiang besi menjadi salah satu langkah utama untuk memastikan pagar tidak mudah roboh jika terjadi tekanan massa. Selain penguatan fisik, Pemerintah Provinsi Kaltim juga menggelar simulasi pengamanan bersama aparat gabungan.
“Simulasi ini untuk persiapan pengamanan pada 21 April, terkait rencana aksi dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur dan elemen mahasiswa,” ujar Edwin.
Secara keseluruhan, sebanyak 1.897 personel disiagakan untuk mengawal jalannya aksi. “Harapannya aksi bisa berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum,” katanya.
