Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mencatat telah merealisasikan pembangunan 5.328 unit jamban sepanjang tahun 2025. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jateng untuk meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat demi perbaikan derajat kesehatan sekaligus menanggulangi kemiskinan ekstrem.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan bahwa pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi fokus utama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. “Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (22/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam menerima kunjungan kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, pada Rabu.
Kebutuhan Jamban Masih Tinggi
Menurut Taj Yasin, intervensi di sektor sanitasi memiliki peran strategis dalam mendukung program kesehatan lainnya, termasuk penanganan stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,77 persen, yang berarti sekitar 188.533 balita masih terdulunya.
Meskipun jumlah jamban terus bertambah, Taj Yasin mengakui bahwa kebutuhan jamban layak masih tergolong tinggi. Data menunjukkan masih ada sekitar 21.542 rumah tangga di Jawa Tengah yang belum memiliki akses jamban sehat.
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemprov Jateng berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sinergi dengan DPR RI juga diharapkan dapat terjalin. “Kami mohon dukungan agar kekurangan jambanisasi sekitar 21.542 rumah ini dapat segera direalisasikan,” ujar Taj Yasin.
DPR RI Siap Tindak Lanjuti
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat kebutuhan jambanisasi di Jawa Tengah sebagai salah satu prioritas. “Kami menyerap aspirasi dari Jateng, termasuk kebutuhan jambanisasi yang masih memerlukan bantuan,” katanya.
Abdul Wachid memastikan Komisi VIII akan menindaklanjuti kebutuhan tersebut bersama kementerian/lembaga terkait, khususnya mitra kerja komisi, guna mempercepat peningkatan sanitasi masyarakat di Jawa Tengah.
Bantuan untuk Pemprov Jateng
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan sejumlah bantuan untuk Pemprov Jateng. Bantuan tersebut meliputi:
- Dukungan dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 2,76 triliun.
- Sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) senilai Rp 21,8 miliar.
- Bantuan program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebesar Rp 4,08 miliar.
- Dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 2,3 miliar.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) senilai Rp 7,95 miliar.
