BANDUNG BARAT, KOMPAS.com – Enam bulan lebih pasca-pembongkaran rumah di bantaran Situ Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat, puluhan warga terdampak masih hidup dalam ketidakpastian tanpa adanya kejelasan mengenai program relokasi. Pembongkaran yang dilaksanakan pada 18 September 2025 itu memaksa mereka kehilangan tempat tinggal permanen dan terpaksa menyewa rumah dengan beban ekonomi yang kian menekan.
Dewi (29), salah seorang warga Kampung Sirnasari RT 01 RW 06, Desa Ciburuy, mengaku setiap bulan diliputi kecemasan dalam memenuhi kewajiban membayar uang sewa. “Kurang lebih sudah 6 bulan tinggal di kontrakan. Setiap bulan pasti kepikiran buat bayar. Takut kalau tidak bisa bayar, harus pindah lagi,” ujarnya saat ditemui pada Rabu (22/4/2026).
Ia mengakui sempat menerima bantuan uang kadeudeuh sebesar Rp 10 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, dana tersebut kini telah habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sewa selama setengah tahun terakhir. “Awalnya cukup membantu, tetapi sekarang sudah habis. Kami jadi bingung harus bagaimana untuk selanjutnya,” keluh Dewi.
Janji relokasi yang diterima warga sebelum pembongkaran menjadi landasan mereka menerima program revitalisasi Situ Ciburuy. “Dulu sebelum pembongkaran kami dijanjikan akan direlokasi. Tapi, sampai sekarang belum ada kejelasan,” tegas Dewi.
Warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak program revitalisasi, namun sangat membutuhkan kepastian tempat tinggal dan solusi ekonomi pengganti. “Kami mendukung programnya, tetapi kami juga butuh kepastian. Kami kehilangan rumah,” tutur Dewi.
Keluhan Warga Terus Mengalir
Staf Desa Ciburuy, Yadi, mengonfirmasi bahwa pihaknya secara rutin menerima keluhan dari warga terkait belum adanya kejelasan relokasi. Pemerintah Desa berperan sebagai penyalur aspirasi warga kepada pemerintah daerah dan provinsi.
“Kami menerima keluhan warga hampir setiap waktu. Mereka butuh kepastian, terutama soal tempat tinggal,” ujar Yadi. Ia menambahkan bahwa peran desa sebatas sebagai penghubung dan berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret.
“Kami berharap ada solusi yang jelas dan manusiawi agar warga tidak terus hidup dalam ketidakpastian,” tandasnya.
