JAKARTA, Kompas.com — Pemerintah Indonesia menargetkan penempatan 500.000 pekerja migran Indonesia (PMI) pada tahun 2026. Malaysia diproyeksikan tetap menjadi negara tujuan utama penempatan PMI, seiring dengan upaya transformasi kelembagaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang kini memiliki kewenangan lebih luas.
Target ambisius ini disampaikan langsung oleh Menteri P2MI Mukhtarudin saat menerima delegasi Malaysian Chinese Association (MCA) di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/4/2026). “Tahun 2026 ini, Bapak Presiden Prabowo mengarahkan kami untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja berkualitas. Malaysia tetap menjadi negara penempatan terbesar,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Ia menambahkan bahwa data penempatan PMI ke Malaysia per April 2026 menunjukkan angka yang signifikan. “Tercatat sejak Januari hingga April 2026, sudah ada 22.915 layanan penempatan ke Malaysia,” ungkapnya.
Delegasi MCA yang hadir dipimpin oleh Datuk Ir. Lawrence Low, didampingi oleh jajaran pengurus dan pelaku usaha lintas sektor dari Malaysia.
Transformasi Kelembagaan dan Perubahan Komposisi Tenaga Kerja
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas arah strategis penempatan PMI dan transformasi kelembagaan P2MI. Mukhtarudin menegaskan bahwa perubahan status P2MI dari badan menjadi kementerian memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola penempatan dan pelindungan PMI dari hulu hingga hilir.
Selain itu, fokus pembahasan juga mengarah pada perubahan komposisi jenis tenaga kerja yang akan ditempatkan. Selama ini, sektor perkebunan masih mendominasi penempatan PMI di Malaysia. Ke depan, pemerintah akan lebih memprioritaskan penempatan tenaga kerja terampil menengah hingga tinggi.
Sektor-sektor yang akan menjadi fokus meliputi kesehatan, terutama perawat dan caregiver, industri strategis, welder atau tukang las, serta sektor hospitality atau perhotelan.
Empat Area Kolaborasi Strategis
Dalam pertemuan tersebut, terjalin kesepakatan untuk menjajaki empat area kolaborasi strategis antara Indonesia dan Malaysia. Salah satunya adalah penguatan pendidikan vokasi melalui perguruan tinggi yang dimiliki oleh MCA.
Kerja sama ini akan mencakup sistem link and match industri, di mana MCA akan berperan mengidentifikasi kebutuhan keterampilan pasar kerja di Malaysia. Tujuannya agar pelatihan tenaga kerja Indonesia lebih tepat sasaran dan sesuai dengan permintaan industri.
Kedua belah pihak juga mendorong skema perekrutan melalui jalur resmi Private to Private (P to P) serta pengembangan skema Government to Private (G to P) bagi perusahaan yang tergabung dalam jaringan MCA.
Untuk memperkuat aspek pelindungan, akan dibentuk gugus tugas bersama yang bertugas menangani sengketa antara pekerja migran dan majikan secara cepat dan adil. Kolaborasi ini juga akan menyentuh pemberdayaan purna PMI, termasuk dukungan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui jaringan ekonomi MCA.
“Malaysia adalah sahabat baik dan negara tetangga kita. Dengan dukungan MCA sebagai bagian dari koalisi pemerintah Malaysia, kami optimis pelindungan pekerja migran akan semakin kuat,” ujar Mukhtarudin. Ia menambahkan, “Terutama dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar seperti gaji, asuransi, dan hunian yang layak.”
Fokus pada Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Profesional
Dari pihak Malaysia, Datuk Lawrence Low menyambut baik diskusi yang mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga industri perkebunan. “Bagi pihak MCA, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bapak Menteri Mukhtarudin atas sambutan dan briefing yang begitu terperinci,” ujar Lawrence.
Ia menekankan kedekatan hubungan kedua negara. “Bagi kami, kunjungan ke Indonesia ini terasa seperti ‘balik kampung’ ke rumah sendiri. Malaysia adalah sahabat baik Indonesia,” kata Lawrence.
Salah satu fokus utama kerja sama adalah pemanfaatan infrastruktur pendidikan milik MCA, termasuk dua universitas dan rumah sakit pendidikan di Malaysia. Melalui kolaborasi ini, diharapkan PMI dapat bertransformasi menjadi tenaga profesional yang berbasis pendidikan vokasi.
Dalam sektor kesehatan, kerja sama diarahkan untuk mendorong penempatan tenaga medis Indonesia guna memenuhi kebutuhan rumah sakit di Malaysia. Sementara di sektor perkebunan, kolaborasi akan difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui standar kerja dan kompetensi yang lebih tinggi.
“Kami menitikberatkan usaha sama dengan Kementerian melalui institusi vokasi kami. Kami ingin pekerja migran ini tidak hanya sebagai buruh, tapi merupakan tenaga profesional,” imbuh Lawrence.
Sebagai tindak lanjut, Menteri P2MI dijadwalkan akan melakukan kunjungan balasan ke Malaysia pada Mei 2026. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas implementasi pusat pelatihan kompetensi dan penguatan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia.
