Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyetujui usulan pembangunan tiga proyek infrastruktur pengendali banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proyek-proyek yang meliputi normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi ini ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun 2026. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak luapan air yang kerap melumpuhkan aktivitas ekonomi di wilayah timur dan selatan Bandung.
Kepastian persetujuan ini didapat setelah Bupati Bandung Dadang Supriatna bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Jakarta pada Selasa, 21 April 2026.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan bahwa percepatan proyek ini sangat mendesak mengingat kondisi geografis Kabupaten Bandung yang menjadi titik pertemuan aliran air dari berbagai wilayah di dataran tinggi.
“Kami mengusulkan penanganan yang sifatnya permanen dan komprehensif. Alhamdulillah, usulan ini langsung disetujui Menteri PU. Ini adalah kabar baik bagi warga karena pengerjaan fisiknya direncanakan mulai berjalan tahun ini juga,” ujar Dadang dalam keterangan resminya.
Tiga Titik Prioritas Penanganan Banjir
Dadang merinci tiga program prioritas yang menjadi fokus utama pemerintah dalam penanganan banjir di Kabupaten Bandung.
1. Normalisasi Sungai Cisungalah
Program pertama adalah normalisasi Sungai Cisungalah yang mencakup wilayah Kecamatan Majalaya dan Solokanjeruk. Kawasan ini merupakan pusat industri dan permukiman padat yang kerap dilanda banjir tahunan akibat penyempitan palung sungai.
2. Pembangunan Kolam Retensi Tegalluar
Selanjutnya, pemerintah akan membangun kolam retensi di Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang. Dadang menjelaskan bahwa kolam retensi ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 3,5 hektar. Desa Tegalluar selama ini menjadi titik terparah bencana banjir karena menerima beban limpasan air (run-off) dari Sungai Cikeruh, Citarik, Citarum, serta kiriman air dari Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
3. Pembangunan Kolam Retensi Sukamanah
Program ketiga adalah pembangunan kolam retensi Sukamanah di Kecamatan Rancaekek. Proyek ini akan menempati lahan seluas sekitar 1,5 hektar. Tujuannya adalah untuk mereduksi debit banjir yang kerap memutus akses jalan nasional dan merendam ribuan rumah warga di kawasan tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, intensitas hujan yang tinggi telah menyebabkan tinggi muka air di Tegalluar melampaui satu meter. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan langkah mitigasi awal seperti pengerukan drainase dan penanganan Sungai Cipamokolan Lama, Dadang mengakui adanya keterbatasan kewenangan dan anggaran daerah.
“Tegalluar sudah terlalu lama menjadi titik merah banjir. Kapasitas sungai yang ada tidak lagi mampu menampung beban air dari berbagai arah. Kolam retensi adalah kebutuhan mendesak agar air bisa ‘diparkir’ terlebih dahulu sebelum masuk ke permukiman,” tegas Dadang.
