Negara-negara berkembang kini tengah berjuang menghadapi gelombang krisis global yang datang silih berganti, mengganggu upaya pemulihan ekonomi yang telah dirintis. Para pembuat kebijakan dari berbagai negara mengungkapkan rasa frustrasi mereka dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington pekan lalu, di mana upaya reformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kerap terbentur oleh guncangan eksternal.
Lonjakan harga pangan dan energi global menambah beban jutaan warga yang kian kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Namun, di tengah situasi yang menekan ini, sebagian pejabat dan ekonom melihat adanya potensi titik balik. Krisis yang berkepanjangan ini dinilai dapat mendorong negara-negara berkembang untuk lebih mandiri dan memperkuat kerja sama regional.
Guncangan yang Bertubi-tubi
Perang global yang memicu kenaikan harga minyak dan pupuk diprediksi akan terus membebani pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatkan inflasi, bahkan jika konflik tersebut segera berakhir. Dampak ini sangat terasa bagi negara-negara yang baru saja bangkit dari krisis utang, seperti Zambia dan Sri Lanka. Cadangan keuangan negara-negara lain pun turut terkikis setelah pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, hingga kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat mengguncang perekonomian mereka.
“Seperti dipukul berkali-kali. Baru bangkit, lalu dipukul lagi,” ujar Deputi Gubernur Bank Sentral Thailand, Chayawadee Chai-anant, menggambarkan kondisi yang dihadapi negara-negara berkembang, seperti dikutip dari Reuters, Senin (20/4/2026).
Situasi ini bahkan mendorong IMF untuk menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang pada tahun 2026 menjadi 3,9 persen dari sebelumnya 4,2 persen. Proyeksi ini berpotensi turun lebih jauh jika konflik berkepanjangan.
Reformasi Terhambat oleh Krisis
Banyak negara yang telah berupaya keras melakukan reformasi ekonomi yang sulit, seperti restrukturisasi utang dan penghapusan subsidi, kini kembali terpukul oleh krisis baru yang tidak mereka sebabkan. Menteri Keuangan Nigeria, Wale Edun, mencontohkan upaya negaranya dalam tiga tahun terakhir yang meliputi penghapusan subsidi bahan bakar, pelonggaran aturan valuta asing, dan penyederhanaan regulasi untuk menarik investasi asing.
“Kami sudah melakukan semua yang kami bisa, tetapi terus dihantam krisis dari luar,” ujar Edun, mengakui bahwa berbagai upaya tersebut seolah tergerus oleh guncangan eksternal yang terus datang.
Para pemimpin keuangan lainnya turut menyampaikan pandangan senada. Mereka merasa agenda-agenda besar seperti pengelolaan utang dan reformasi struktural tertunda, karena setiap pertemuan internasional justru didominasi oleh penanganan krisis jangka pendek.
Minim Solusi Baru yang Signifikan
Dalam pertemuan di Washington, IMF dan Bank Dunia dinilai belum menawarkan solusi baru yang signifikan. Kedua lembaga tersebut lebih banyak mendorong kebijakan yang sudah ada, seperti menghindari subsidi energi, meskipun di sisi lain mengakui bahwa kenaikan harga pangan dan energi berpotensi memicu keresahan sosial hingga migrasi.
Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyebutkan bahwa setidaknya 12 negara sedang mengajukan pinjaman dengan total kebutuhan mencapai 20 hingga 50 miliar dollar AS, tergantung pada lamanya krisis berlangsung. Sementara itu, Bank Dunia menyatakan kesiapannya untuk menyediakan dana tanggap krisis hingga 25 miliar dollar AS dalam waktu cepat, dan hingga 100 miliar dollar AS pada akhir tahun jika diperlukan.
Namun, tidak ada instrumen baru yang diluncurkan, seperti yang pernah dilakukan oleh kelompok G20 pada awal pandemi COVID-19 untuk meringankan beban utang negara-negara miskin.
Dorongan untuk Kemandirian
Sejumlah pihak menilai dunia membutuhkan pendekatan baru yang mampu “memutus siklus” krisis berulang. Opsi seperti pinjaman jangka panjang, pembiayaan dalam skala lebih besar, hingga skema baru untuk keluar dari “jebakan utang” mulai digalakkan.
Di sisi lain, negara-negara berkembang juga didorong untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Hal ini mencakup optimalisasi sumber daya domestik dan penguatan kerja sama regional. Wale Edun, yang juga memimpin kelompok negara berkembang G-24, menekankan pentingnya langkah “self-reliance” atau kemandirian, termasuk dengan meningkatkan perdagangan antarnegara di kawasan seperti Afrika.
Mencari Ketahanan Jangka Panjang
Para pemimpin dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin juga mulai berupaya meningkatkan ketahanan terhadap krisis di masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah beralih ke energi terbarukan dan memanfaatkan sumber daya strategis seperti mineral penting.
Ekonom Kepala Asian Development Bank, Albert Park, menyebutkan bahwa negara-negara Asia seperti Vietnam dan Indonesia telah mengumumkan investasi baru di sektor energi bersih. Namun, tekanan untuk bertindak cepat semakin besar.
Bank Dunia memperkirakan bahwa konflik berkepanjangan dapat mendorong tambahan 50 juta orang ke dalam kondisi rawan pangan akut, serta menyebabkan hilangnya 10 hingga 15 juta lapangan kerja dalam waktu dekat.
“Kapasitas penyangga semakin menipis, terutama bagi kelompok rentan. Itulah mengapa krisis ini berpotensi menjadi lebih luas dampaknya,” kata Chai-anant.
Dalam situasi yang penuh tantangan ini, negara-negara berkembang tidak hanya dituntut untuk bertahan, tetapi juga untuk mencari cara-cara baru guna keluar dari krisis berkepanjangan yang terus berulang.
