Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong jajaran kepala daerah untuk memperkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai kunci penyelesaian berbagai persoalan di tingkat lokal. Ia meyakini sinergi antara kepala daerah dan elemen Forkopimda, yang meliputi unsur TNI dan Polri, dapat secara efektif mengatasi tantangan yang dihadapi daerah.
“Kalau seandainya Forkopimda kompak, hampir semua permasalahan daerah itu selesai. Tapi kalau untuk pimpinan Forkopimda-nya enggak kompak, masing-masing, berat,” ujar Tito dalam sambutan kunci pada Rapat Kerja Apeksi Komisariat Wilayah I di Banda Aceh, Senin (20/4/2026), seperti dikutip dari siaran pers.
Mendagri menyarankan agar kepala daerah secara rutin mengadakan rapat bersama Forkopimda. Tujuannya adalah untuk memetakan persoalan yang mungkin muncul, mulai dari isu ekonomi, sosial, hingga mitigasi bencana. Koordinasi yang intensif ini diharapkan tidak hanya memperkuat keharmonisan antarunsur Forkopimda, tetapi juga memastikan seluruh pihak dapat fokus pada upaya memajukan daerah masing-masing.
“Nah ini yang saya mohon betul rekan-rekan bisa memahami porsi, posisi sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,” tegas Tito.
Waspadai Gejolak Pangan dan Energi
Lebih lanjut, Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk mewaspadai potensi gejolak di sektor pangan dan energi yang dipicu oleh dinamika global. Ia menekankan pentingnya menggelar rapat dan koordinasi secara berkala untuk mengantisipasi hal tersebut.
“Nah, oleh karena itulah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala daerah, betul-betul jaga ini. Betul-betul jaga Tim Pengendali Inflasi Daerah itu, betul-betul pegang, kendalikan langsung,” imbau Tito.
Untuk deteksi dini potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dan pencegahan gejolak di masyarakat, Tito menyarankan kepala daerah untuk berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Sinergi ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat mengenai potensi inflasi.
Tangkap Program Prioritas Nasional
Di samping itu, Mendagri juga mengajak para kepala daerah untuk aktif menangkap dan mengimplementasikan program kerja prioritas nasional. Program-program tersebut mencakup berbagai sektor strategis, antara lain:
- Kedaulatan pangan
- Kemandirian energi dan air
- Pendidikan
- Kesehatan
- Hilirisasi dan industrialisasi
- Infrastruktur
- Perumahan
- Ketahanan bencana
- Ekonomi kerakyatan dan desa
“Ini program ini rekan-rekan harus tangkap, karena kalau enggak tangkap, rugi. Karena anggaran yang digunakan besar untuk setiap program ini,” tandas Tito.
