Kasus penggelapan dana umat Katolik senilai Rp 28 miliar oleh oknum pegawai bank BUMN di Labuhanbatu, Sumatera Utara, akhirnya menemui titik terang. Keberhasilan pengembalian dana ini diapresiasi sebagai buah kerja sama berbagai pihak, mulai dari kepolisian, media, warganet, hingga peran penting para pemangku kebijakan di tingkat pusat.
Peran Stakeholder dalam Pengembalian Dana Umat
Perjuangan mengembalikan dana milik Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan institusi. Polda Sumatera Utara berperan penting dengan berkoordinasi bersama Interpol untuk menerbitkan red notice terhadap mantan Kepala Kantor Kas bank BUMN Unit Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah, yang kemudian berhasil diamankan.
Tak hanya itu, sorotan media massa dan tekanan publik dari warganet turut menjadi katalisator agar kasus ini tidak tenggelam. Di sisi lain, integritas dan keterbukaan Suster Natalia dalam menyampaikan kondisi objektif kasus ini menjadi pijakan moral bagi para pejabat negara untuk mengambil langkah kebijakan yang jernih.
Pemerintah dan DPR RI juga dinilai berkontribusi signifikan dalam memperjelas penyelesaian kasus yang pelik ini.
Diplomasi Dasco: Jembatan Solusi
Sejak mencuatnya kasus hilangnya dana 1.900 umat Katolik yang dikelola CU Paroki Aek Nabara, informasi tersebut telah sampai ke telinga Presiden Prabowo. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, melaporkan situasi terkini terkait isu politik, keamanan, dan ekonomi nasional kepada Presiden pada 16 April 2026.
Hasil laporan tersebut membuahkan keputusan bahwa dana umat Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi di Aek Nabara akan dikembalikan secara penuh. Pada 19 April 2026, pihak BNI mengonfirmasi komitmen pengembalian dana tersebut. Namun, sehari berselang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta BNI melakukan verifikasi menyeluruh, yang berujung pada realisasi pengembalian dana sebesar Rp 7 miliar kepada nasabah, menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara OJK dan BNI terkait proses pengembalian.
Menyikapi perbedaan tersebut, pada 20 April 2026, Dasco menjadwalkan pertemuan mediasi di Gedung DPR RI. Pertemuan yang dihadiri oleh Suster Natalia selaku perwakilan CU Paroki Aek Nabara dan Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menghasilkan kesepakatan positif. BNI berkomitmen mengembalikan seluruh dana senilai Rp 28 miliar milik CU Aek Nabara pada 22 April 2026.
Kehadiran Dasco dalam memediasi kasus ini dinilai layak mendapatkan apresiasi sebagai katalisator percepatan pemulihan hak umat, terutama setelah sempat terjadi kebuntuan. Perannya juga dinilai memberikan citra humanis bagi DPR secara kelembagaan. Diplomasi Dasco berhasil menjembatani kepentingan antara pemerintah, BNI, dan CU Paroki Aek Nabara, mengubah keraguan menjadi dialog yang solutif.
Akhir Penantian Dana Umat: Keadilan dan Perlindungan Nasabah
Nasabah CU Paroki Aek Nabara kini dapat bernapas lega setelah penantian panjang sejak Desember 2025. Dana yang mereka percayakan kepada lembaga perbankan, khususnya BNI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kini mendapatkan kepastian pengembalian. BNI mengambil tanggung jawab penuh atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh oknum pegawainya.
Secara hukum, pengembalian dana ini merupakan bentuk pemulihan hak yang bersifat imperatif, bukan semata-mata karena belas kasihan negara. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara jelas melindungi nasabah yang mempercayakan dananya kepada lembaga perbankan. Pasal 29 ayat 4 undang-undang tersebut menegaskan kewajiban bank untuk melindungi keselamatan dana nasabahnya.
Pengakuan tersangka Andi bahwa ia sengaja membakar atau menghilangkan bukti bilyet deposito merupakan tindak pidana administratif berdasarkan pasal 49 ayat 1. Kelalaian bank dalam pengawasan sistem internal, baik disengaja maupun tidak, seharusnya tidak dibebankan kepada nasabah. Kesepakatan BNI bertanggung jawab penuh atas kesalahan karyawannya merupakan bentuk keadilan yang diterima CU Aek Nabara.
Dari perspektif perlindungan konsumen, nasabah juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Asas keamanan dan keselamatan dana nasabah menjadi harga pasti yang tidak dapat dinegosiasikan.
Penyelesaian kasus ini dengan BNI mengganti dana umat secara langsung diharapkan berdampak positif pada kepercayaan nasabah. Mengingat jumlah nasabah BNI yang sangat besar, langkah ini merupakan kewajiban yuridis sekaligus upaya menjaga kepercayaan publik. Momentum ini juga menjadi kesempatan bagi BNI untuk memperbaiki sistem internalnya, terutama dalam memitigasi risiko internal fraud.
Bagi umat Katolik Paroki Aek Nabara, kembalinya dana mereka menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan di tengah pergumulan ketidakpastian yang mereka alami selama beberapa bulan terakhir.
