Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) memperkuat komitmennya dalam mendukung program pemerintah melalui partisipasi aktif pada Peluncuran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di Jawa Barat. Kegiatan yang digelar di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung, pada Kamis (13/4/2026) ini menggarisbawahi kolaborasi strategis antara BJB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan hunian layak dan menggerakkan ekonomi rakyat.
Sinergi untuk Hunian Layak dan Ekonomi Lokal
Program BSPS 2026 ini dirancang untuk meningkatkan kualitas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Kementerian PUPR, sebagai inisiator utama, berupaya membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perbankan, asosiasi pengembang, dan pemerintah.
Melalui bantuan stimulan ini, MBR diharapkan dapat memperbaiki rumah yang tidak layak huni (RTLH) menjadi hunian yang aman, sehat, dan nyaman. Lebih dari itu, program ini juga bertujuan memicu keswadayaan dan semangat gotong royong masyarakat, sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan dari sumber daya setempat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait, dalam sambutannya menekankan bahwa selain instrumen pembiayaan perumahan, program ini juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Penyelenggaraan KPP juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar dapat naik kelas,” ujar Maruarar Sirait. Ia turut mengapresiasi Bank BJB atas komitmennya dalam mendukung peluncuran BSPS 2026 dan pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP).
Testimoni Pengusaha Lokal
Keberpihakan Bank BJB terhadap program ini disambut positif oleh para pelaku usaha. Alan, seorang pengusaha toko bahan bangunan di Soreang, mengungkapkan rasa syukurnya atas kemudahan dalam proses pengajuan kredit. “Pengajuan melalui KKP di Bank BJB lancar dan komunikatif,” kata Alan, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (16/4/2026).
Fitriah, calon debitur lain yang juga memiliki usaha toko bangunan, menceritakan pengalamannya saat mengajukan KPP senilai Rp 1 miliar. Ia mengaku telah lama mengenal Bank BJB melalui pembiayaan usaha kontrakan orang tuanya. “Bank BJB telah membiayai usaha kontrakan orangtua saya. Saat ini, usahanya sudah memiliki 14 kamar. Hatur nuhun Bank BJB,” tuturnya, menunjukkan loyalitas dan kepuasan terhadap layanan bank tersebut.
Edukasi Keuangan dan Program Pemberdayaan
Bank BJB tidak hanya berperan sebagai fasilitator pembiayaan, tetapi juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam rangkaian acara, Bank BJB memberikan pemahaman mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Taufik I Maulana, perwakilan Bank BJB, menjelaskan fungsi SLIK sebagai instrumen krusial dalam menilai kelayakan kredit dan menjaga kesehatan finansial masyarakat.
“SLIK berfungsi dalam membangun transparansi data, meminimalkan risiko kredit, serta memperluas peluang pembiayaan,” jelas Taufik. Peserta forum mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga kolektibilitas kredit, memantau riwayat pembayaran, serta melakukan koreksi data jika terdapat ketidaksesuaian.
Selain itu, Bank BJB juga memperkenalkan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (Pesat). Program yang telah berjalan sejak 2015 ini merupakan wujud komitmen BJB dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas usaha bagi para pengusaha.
Kontribusi Nyata dan Proyeksi Ke Depan
Partisipasi Bank BJB dalam kegiatan peluncuran BSPS 2026 terwujud nyata melalui pembukaan booth layanan informasi, partisipasi dalam sesi dialog, serta pembentukan pipeline pembiayaan untuk 118 nasabah dengan total plafon mencapai Rp 52 miliar. Angka ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan BJB dan kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.
Bank BJB menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan pemerintah melalui perluasan pembiayaan KPP, peningkatan layanan, serta penguatan kerja sama dengan pengembang dan pemerintah daerah. Bank BJB optimistis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses perumahan, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Peluncuran BSPS 2026 ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Direktur Pengganti Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel Bank BJB Nunung Suhartini, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta perwakilan asosiasi pengembang dan 150 pelaku usaha.
Bank BJB beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta mendapatkan penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
