Bus Listrik AKAP: Tantangan Investasi dan Infrastruktur di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk mendorong elektrifikasi transportasi massal, termasuk bus antarkota antarprovinsi (AKAP), disambut baik oleh pelaku usaha. Namun, tantangan besar mengintai, terutama terkait biaya investasi yang tinggi dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Anthony Steven Hambali, Ketua Angkutan Pariwisata DPP Organda sekaligus pemilik Perusahaan Otobus (PO) Sumber Alam, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM). Kendati demikian, ia menyoroti mahalnya biaya investasi untuk pengadaan bus listrik.

“Biaya investasi bus listrik masih tinggi,” ujar Anthony kepada Kompas.com dalam sebuah forum diskusi bertajuk “Solusi Strategis Hadapi Kelangkaan BBM: Akselerasi Elektrifikasi Transportasi Publik dan Industri” yang digelar beberapa waktu lalu. Ia menambahkan bahwa PO Sumber Alam sendiri sempat menjajal layanan bus AKAP listrik menggunakan unit milik Kalista untuk rute Jakarta-Yogyakarta.

Meskipun uji coba tersebut memberikan gambaran, Anthony memperkirakan satu unit bus listrik masih berada di luar jangkauan pembelian perusahaan akibat tingginya harga. Namun, persoalan yang lebih mendasar, menurutnya, adalah kesiapan infrastruktur pengisian daya.

Ia mengkhawatirkan minimnya fasilitas pengisian daya listrik untuk bus akan menyebabkan antrean panjang. Hal ini berpotensi menghambat operasional bus dalam melayani penumpang.

Menurut Anthony, tantangan implementasi kendaraan listrik pada layanan bus AKAP tidak hanya berhenti pada harga kendaraan yang lebih mahal, yang tentu akan memengaruhi skema pembiayaan. Teknologi yang masih tergolong baru juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri.

Lebih lanjut, Anthony mengungkapkan kekhawatiran konsumen terhadap kendaraan listrik, terutama terkait depresiasi nilai kendaraan. Pertanyaan mengenai nasib baterai bus setelah masa pakainya habis juga menjadi poin krusial yang belum terjawab.

Menyikapi kondisi tersebut, Anthony menyarankan agar kebijakan yang paling realistis saat ini adalah memprioritaskan pasokan BBM untuk angkutan umum. “Kemudian subsidi BBM harus tepat sasaran, langsung ke operator,” tuturnya.