WASHINGTON, AS dilaporkan telah membatasi sebagian pertukaran informasi intelijen satelit mengenai Korea Utara kepada sekutunya, Korea Selatan. Langkah ini diambil menyusul pernyataan Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young, yang mengungkap detail fasilitas nuklir Pyongyang dalam sebuah sidang parlemen.
Bulan lalu, Menteri Chung Dong-young kepada parlemen Korea Selatan menyebutkan bahwa Korea Utara diduga mengoperasikan situs pengayaan uranium di wilayah Kusong, bagian barat laut negara itu. Pernyataan tersebut sontak memicu kemarahan Washington dan berujung pada protes.
Menurut laporan kantor berita Yonhap dan sejumlah media lokal, komentar Chung dinilai telah membocorkan informasi sensitif milik intelijen Amerika Serikat tanpa izin resmi. Insiden ini menjadi latar belakang pembatasan data satelit yang biasanya diserahkan secara rutin oleh AS kepada Seoul.
Pembatasan Data Intelijen
“Pembatasan tersebut telah berlaku sejak awal bulan ini, tetapi (tidak) secara signifikan memengaruhi kesiapan militer,” ujar seorang pejabat militer Korea Selatan yang enggan disebutkan namanya, seperti dikutip Yonhap, Selasa.
Pejabat tersebut menambahkan, “Pengumpulan dan berbagi informasi intelijen mengenai aktivitas militer Korea Utara berjalan normal antara otoritas Korea Selatan dan AS, seperti sebelumnya.”
Baik pemerintah Korea Selatan maupun AS belum memberikan bantahan eksplisit terkait pemberlakuan pembatasan tersebut. Pasukan Amerika Serikat di Korea (USFK), perwakilan militer Washington di negara itu, menyatakan kepada AFP bahwa mereka menyadari pemberitaan media terkait isu ini dan “tidak memiliki hal tambahan untuk disampaikan.”
Seorang juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan juga menyatakan bahwa Seoul “tidak menerima informasi apa pun tentang fasilitas Kusong dari lembaga lain mana pun.”
Respons dan Penegasan Korea Selatan
Korea Utara diketahui mengoperasikan fasilitas pengayaan uranium di Yongbyon dan Kangson, yang berlokasi di dekat ibu kota Pyongyang. Menteri Chung Dong-young sendiri telah menghadapi tekanan dari partai-partai oposisi terkait pengungkapan tersebut dan potensi dampaknya terhadap hubungan bilateral dengan Washington.
Pada Senin (20/4/2026), Chung menyatakan penyesalannya atas interpretasi yang menganggap pernyataannya sebagai kebocoran informasi rahasia. Menurutnya, pengungkapan tersebut didasarkan pada informasi yang sudah tersedia untuk umum dan telah diangkat dalam sidang konfirmasinya pada Juli tahun lalu.
Presiden Lee Jae Myung turut angkat bicara, menegaskan bahwa keberadaan fasilitas Kusong merupakan fakta yang sudah diketahui secara luas melalui makalah akademis dan laporan media. “Segala klaim atau tindakan yang didasarkan pada asumsi bahwa Menteri Chung membocorkan informasi rahasia yang diberikan oleh Amerika Serikat adalah salah,” tegas Lee.
Korea Selatan secara tegas membantah laporan Yonhap yang mengutip seorang anggota parlemen oposisi. Anggota parlemen tersebut menyebutkan bahwa Komandan USFK, Xavier Brunson, telah menyampaikan protes kepada Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back terkait pernyataan Chung. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menilai tidak pantas secara diplomatis bagi Brunson untuk menyampaikan keluhan semacam itu, tanpa secara spesifik merujuk pada pembatasan berbagi intelijen satelit yang dilaporkan.
Ancaman Nuklir Korea Utara Meningkat
Korea Utara menghadapi berbagai sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang pengembangan senjata nuklir dan penggunaan teknologi rudal balistik, pembatasan yang berulang kali dilanggar oleh Pyongyang.
Kepala badan pengawas nuklir PBB, dalam kunjungannya ke Seoul pekan lalu, menyatakan bahwa Korea Utara menunjukkan peningkatan yang sangat serius dalam kemampuannya memproduksi senjata nuklir.
Amerika Serikat menempatkan sekitar 28.500 tentara di Korea Selatan untuk membantu negara itu dalam menghadapi ancaman militer dari Korea Utara. Badan intelijen AS diyakini mengumpulkan informasi melalui satelit, penyadapan elektronik, dan berbagai cara lainnya, yang kemudian dibagikan dengan Seoul.
