Alokasi rumah subsidi yang disebut-sebut diperuntukkan khusus bagi pegawai Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memicu perdebatan di ranah publik. Informasi yang beredar melalui sebuah video menyebutkan bahwa pegawai SPPG akan mendapatkan jatah 1.000 unit rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, perlu digarisbawahi bahwa rumah tersebut bukanlah hibah, melainkan tetap harus dibeli melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Sumber awal informasi ini datang dari Rektor Universitas Pertahanan, Jonni Mahroza, usai pertemuannya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pada Selasa (22/04/2025). “Kami juga dapat alokasi untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebanyak 1.000 unit rumah, khusus untuk SPPI yang akan mengawaki SPPG di seluruh Indonesia. Titik-titiknya nanti akan terbagi empat zonasi yang sudah diatur oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera),” ujar Jonni.
Pernyataan tersebut sontak menimbulkan beragam reaksi dari warganet, bahkan memicu penilaian dari para pengamat yang menganggap kebijakan tersebut bersifat sporadis.
Perencanaan yang Dianggap Belum Matang
Mohammad Jehansyah Siregar, seorang pengamat perumahan sekaligus Anggota Kelompok Keahlian Perumahan dan Pemukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menilai bahwa pemerintah kerap kali latah dalam menerapkan skema kepemilikan rumah tanpa perencanaan kawasan yang matang. Ia mencontohkan, kebijakan serupa pernah diterapkan sebelumnya, seperti pemberian KPR subsidi kepada para tukang pangkas rambut setelah Presiden RI ke-7, Joko Widodo, melakukan kunjungan ke daerah tertentu.
Menurut Jehansyah, pendekatan semacam ini menunjukkan tren kebijakan yang hanya bersifat reaktif sesaat, bukan solusi jangka panjang. “Pemerintah selalu terjebak dengan skema pemilikan rumah atau properti,” ungkap Jehansyah kepada Kompas.com pada Selasa (21/4/2026).
Ia menambahkan bahwa tanpa adanya perencanaan pengembangan kawasan permukiman yang sistematis, capaian program akan terbatas dan jauh dari target nasional yang dicanangkan. “Akibatnya angkanya hanya beberapa ratus atau ribu, padahal target Presiden (Prabowo Subianto) 3 juta rumah setahun,” keluhnya.
Rusunawa Dinilai Lebih Relevan
Jehansyah juga berpendapat bahwa skema KPR belum tentu menjadi solusi paling tepat untuk memenuhi kebutuhan hunian para pegawai SPPG. Ia menyoroti sifat pekerjaan mereka yang tidak tetap dan kemungkinan berpindah-pindah lokasi kerja. Menurutnya, pendekatan kepemilikan rumah justru berpotensi tidak efektif jika tidak disesuaikan dengan pola kerja dan mobilitas para pegawai.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan pengembangan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terintegrasi langsung dengan fasilitas dapur SPPG. Model ini dianggap lebih fleksibel dan mampu mendukung ekosistem kerja, termasuk bagi para pemasok dalam program MBG. “Rusunawa terpadu dengan dapur SPPG bisa jadi konsep untuk para pegawai dan suplier dapur MBG,” ujarnya.
Alokasi Belum Spesifik, Tergantung Minat
Di sisi lain, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengklarifikasi bahwa hingga saat ini belum ada alokasi khusus rumah subsidi yang diperuntukkan bagi pegawai SPPG. Ia menyatakan bahwa skema yang ada tetap mengikuti mekanisme umum yang berlaku, yaitu berbasis permintaan dari calon pembeli. “Sama seperti yang lain, tergantung peminatannya dari pegawai SPPG. Tidak ada alokasi khusus gitu,” tegas Heru pada Senin (20/4/2026).
Pernyataan Heru ini berbanding terbalik dengan penegasan Menteri PKP, Maruarar Sirait. Maruarar menegaskan bahwa program rumah subsidi memang dirancang untuk menyasar segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari berbagai profesi, mulai dari buruh hingga pekerja informal. Ia juga menyoroti berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ditambah dengan peningkatan kuota FLPP menjadi 350.000 unit pada tahun ini.
“Kami sesuai arahan Presiden Prabowo harus bisa menjawab harapan daripada rakyat kecil, menyiapkan hunian yang layak huni dengan harga yang terjangkau,” ucap politisi Partai Gerindra tersebut.
