JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menargetkan seluruh tunggakan layanan pertanahan dapat terselesaikan pada akhir tahun ini. Ia menekankan pentingnya percepatan proses demi memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi.
Pernyataan ini disampaikan Ossy saat melakukan peninjauan langsung terhadap layanan akhir pekan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Semarang pada Sabtu (18/4/2025). Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi Ossy untuk menggarisbawahi perlunya penyelesaian berkas tanpa penundaan, terutama mengingat volume permohonan dari masyarakat yang terus meningkat.
“Di tengah volume layanan yang makin tinggi, ekspektasi masyarakat juga meningkat. Di saat yang sama, kita dituntut untuk bekerja cepat dengan tingkat keakuratan yang tinggi,” ujar Ossy, seperti dilansir pada Senin (20/4/2026).
Ossy menyoroti bahwa Provinsi Jawa Tengah saat ini mencatat angka permohonan layanan pertanahan yang tergolong tinggi. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan penumpukan berkas apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh jajaran Kementerian ATR/BPN.
Mitigasi dan Inovasi Layanan
Menyikapi potensi penumpukan tersebut, Ossy menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk segera menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan mempercepat proses penyelesaian setiap permohonan yang masuk.
“Siapkan mitigasi, jangan sampai kita kewalahan. Jangan tunda-tunda, selesaikan sekarang supaya di akhir tahun tidak lagi ada rapat-rapat terkait tunggakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ossy tidak hanya mendorong percepatan, tetapi juga mengajak jajarannya untuk berinovasi dalam memberikan layanan. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses bisnis di sektor pertanahan. Ia mengharapkan Kantah, sebagai garda terdepan pelayanan, mampu menghadirkan terobosan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Untuk mempermudah proses bisnis, mohon didukung dengan informasi mengenai hal-hal yang perlu kita benahi sehingga kebijakan yang diambil selaras dengan kondisi di daerah dalam menghadapi masyarakat secara langsung,” pintanya.
Kolaborasi Lintas Sektor
Ossy menambahkan bahwa peningkatan kualitas layanan pertanahan bukan hanya tanggung jawab internal Kementerian ATR/BPN. Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, kolaborasi semacam ini krusial untuk memastikan layanan pertanahan dapat berjalan secara optimal, akuntabel, dan minim hambatan, terlebih di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas tanah mereka.
