JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Transmigrasi akan memfokuskan pengembangan kawasan transmigrasi ke wilayah Papua pada tahun 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya pemerintah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia.
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan, keputusan untuk memprioritaskan Papua pada tahun 2026 merupakan perintah langsung Presiden terkait dengan pembangunan kesejahteraan di sana. “Kenapa Papua? Ini juga menjadi satu keputusan yang final untuk tahun 2026 ini, mengingat fokus Bapak Presiden terkait dengan pembangunan kesejahteraan di Papua,” ucapnya, Senin (20/04/2026).
Program yang digagas ini tidak hanya menargetkan hasil fisik semata, namun juga dampak sosial yang berkelanjutan. Aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta harmoni sosial menjadi pilar utama pembangunan inklusif di Papua, yang akan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat setempat.
Kembangkan 10 Kawasan Transmigrasi di Papua
Di Provinsi Papua, Kementerian Transmigrasi berencana mengembangkan sepuluh kawasan transmigrasi. Menteri Iftitah merinci bahwa dari jumlah tersebut, delapan klaster akan difokuskan pada pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
“Ada 8 klaster, salah satunya itu adalah pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, kemudian juga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Kami akan fokus di 10 kawasan transmigrasi yang ada di Papua,” ungkap Iftitah.
Meskipun demikian, pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah tengah dan barat Indonesia tidak serta-merta dihentikan. Kementerian Transmigrasi tetap akan melakukan akselerasi di beberapa lokasi, termasuk Sulawesi Tengah dan Rempang.
“Namun demikian ada juga nanti beberapa tempat di Indonesia tengah, misalkan di Sulawesi Tengah, kemudian di Indonesia barat juga di Rempang yang kami akan lakukan akselerasi,” jelasnya.
Untuk mendukung berbagai program tersebut, Kementerian Transmigrasi mengalokasikan 35 persen dari total anggaran yang diterima pada tahun 2026, yang sebesar Rp 1,902 triliun, untuk revitalisasi infrastruktur dasar di 154 kawasan transmigrasi.
“Maka, Ekspedisi Patriot tidak banyak riset tahun ini, melainkan aplikasi kebutuhan rakyat seperti infrastruktur dasar dan turunan dari PKPN atau Program Kerja Prioritas Nasional,” jelas Iftitah.
Program Ekspedisi Patriot Melibatkan 10 Universitas
Program Ekspedisi Patriot yang digagas Kementerian Transmigrasi terus menunjukkan peningkatan partisipasi dari kalangan akademisi. Awalnya, program ini menggandeng tujuh universitas ternama, yaitu Universitas Indonesia (UI), IPB University, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Padjadjaran (UNPAD), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pada tahun ini, terdapat penambahan tiga universitas baru yang akan bergabung dalam program tersebut. Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin kini turut serta dalam Ekspedisi Patriot.
“Jadi sekarang selain 7 mitra utama, kami ada tambahan lagi 3 universitas yang ikut bergabung dalam program Transmigrasi Patriot, yakni UNAIR, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin,” ungkap Iftitah.
Di sisi lain, peluncuran program Beasiswa Patriot untuk jenjang S2 dan S3 yang sebelumnya direncanakan tahun ini, terpaksa ditunda. Penundaan ini disebabkan oleh adanya keterbatasan fiskal dan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.
“Kami dapat sampaikan kemungkinan besar program beasiswa ini akan ditunda, tidak dilakukan tahun ini mengingat anggaran yang kami miliki saat ini akan langsung diberikan, diimplementasikan kepada kebutuhan rakyat yang bersifat segera,” kata Iftitah.
