Kemacetan lalu lintas di Indonesia, khususnya di titik-titik perbaikan jalan atau penyempitan lajur, menjadi masalah kronis yang tak kunjung terselesaikan. Namun, sumber kekacauan ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, melainkan juga oleh minimnya etika dan empati para pengguna jalan. Ironisnya, perilaku buruk di jalan raya ini kerap ditunjukkan oleh oknum penegak hukum dan pejabat negara yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.
Founder dan Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu, menilai bahwa oknum pejabat seringkali menuntut perlakuan eksklusif di jalan raya dengan memanfaatkan simbol-simbol instansi. “Pengguna jalan di Indonesia ini jangan selalu dipukul adalah masyarakat sipil. Justru kadang-kadang penegak hukum dan para aparat negara yang memberi contoh buruk, yang minta eksklusif,” ujar Jusri kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2026).
Jusri menekankan bahwa secara etika, para pejabat tersebut adalah individu yang dibiayai oleh pajak masyarakat. Seharusnya, mereka memberikan prioritas dan pelayanan kepada masyarakat, bukan sebaliknya. “Mereka mentang-mentang berada di bawah instansi tertentu, dengan simbol-simbolnya, mereka minta eksklusifitas. Akhirnya, metode pengurai kemacetan seperti zipper method (metode resleting) tidak berlaku karena tidak ada yang mau mengalah,” jelasnya.
Perilaku egois di jalan raya ini, menurut Jusri, berdampak sistemik. Mengingat kecenderungan masyarakat Indonesia untuk meniru, tindakan para pemimpin di jalan raya menjadi pembelajaran yang keliru bagi publik. “Habit kita ini duplikasi. Sudah kesadaran rendah, melihat itu (perilaku pejabat) adalah pembelajaran yang paling efektif bagi kita sebagai peniru. Makanya tidak ada yang mau mengalah. Etika dan empati seolah bukan budaya kita lagi di jalan raya,” ucap Jusri.
Lebih lanjut, Jusri berpendapat bahwa karakter asli seseorang tercermin jelas dari perilakunya di jalan raya. Ketidaktertiban, ketidaksabaran, dan kebiasaan menyerobot jalur orang lain merupakan cerminan karakter sehari-hari, bahkan berpotensi mengarah pada perilaku koruptif.
“Kalau kita mau lihat bangsa, lihat saja cara mereka berada di jalan raya. Karakter itu sudah terlihat. Orang tidak tertib, koruptor, yang minta perhatian, semuanya dicerminkan dari tata cara kita berlaku di jalan raya,” tutur Jusri.
Ia juga menyoroti penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi atau kendaraan yang tidak semestinya, yang dianggapnya sebagai bentuk perilaku “kampungan” yang merusak ketertiban umum. “Cerminannya mereka sehari-hari ya itu. Meskipun dia bilang supir yang bawa, kalau dia biarkan atau tidak melarang, berarti dia juga begitu. Ini yang menjadi pangkal dari kekacauan di jalan raya kita,” tegas Jusri.
