BAGHDAD, Indonesia — Iran dilaporkan telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada para komandannya di Irak, memungkinkan beberapa kelompok milisi yang didukung Teheran untuk melancarkan operasi tanpa perlu menunggu persetujuan dari pusat. Perubahan kebijakan ini, menurut tiga anggota milisi dan dua pejabat lainnya yang berbicara kepada Associated Press, didorong oleh tekanan perang yang terus meningkat.
Langkah ini menimbulkan kekhawatiran baru, terutama mengingat banyak milisi yang didukung Iran telah terintegrasi ke dalam struktur keamanan Irak dan didanai oleh anggaran negara. Hal ini memicu kritik dari Amerika Serikat dan negara-negara lain yang merasa dirugikan oleh serangan-serangan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok tersebut.
Pihak-pihak yang mengkritik menilai bahwa pemerintah Irak belum mengambil sikap yang cukup tegas dalam mengendalikan milisi-milisi ini. Namun, terlepas dari tekanan yang terus meningkat dari AS, Baghdad dihadapkan pada kesulitan untuk membendung atau mencegah aktivitas kelompok milisi yang semakin leluasa.
Lima pejabat, yang meminta anonimitas karena sensitivitas masalah ini, mengungkapkan bahwa faksi-faksi garis keras kini beroperasi di bawah arahan penasihat Iran dengan struktur komando yang terdesentralisasi. “Berbagai pasukan telah diberikan wewenang untuk beroperasi sesuai dengan penilaian lapangan mereka sendiri tanpa merujuk kembali ke komando pusat,” ujar salah seorang pejabat milisi, mengutip laporan Associated Press.
### Delegasi Iran di Irak
Pergeseran menuju kendali terdesentralisasi ini merupakan langkah signifikan bagi milisi yang didukung Iran di Irak. Laporan menyebutkan bahwa beberapa hari setelah perang Iran meletus pada 28 Februari 2026, delegasi Iran telah mengunjungi wilayah Kurdi Irak. Dalam pertemuan tersebut, Teheran menyampaikan pesan tegas: jika serangan milisi meningkat di dekat pangkalan militer AS, kepentingan komersial, maupun misi diplomatik, otoritas Kurdi Irak tidak perlu lagi datang ke Teheran untuk mengajukan keluhan, karena Iran tidak dapat berbuat banyak.
“Mereka mengatakan telah mendelegasikan wewenang kepada para komandan regional Iran,” ungkap seorang pejabat senior pemerintah Kurdi Irak yang enggan disebutkan namanya, beralasan tingginya sensitivitas isu tersebut.
Sebelumnya, para pemimpin Kurdi di Irak memiliki kebiasaan menghubungi pejabat Iran untuk menanyakan alasan di balik serangan yang menyasar mereka. Namun, perubahan pola komunikasi ini mencerminkan pelajaran yang dipetik dari perang 12 hari pada bulan Juni, menurut pejabat Kurdi tersebut.
Klaim ini turut diperkuat oleh para pejabat milisi. Mereka mengonfirmasi bahwa selama perang 12 hari, operasi masih bersifat sangat terpusat. Namun, pasca-peristiwa tersebut, otonomi yang lebih besar mulai diberikan kepada para komandan di lapangan.
