Inflasi Inggris pada Maret 2026 tercatat naik menjadi 3,3 persen secara tahunan, menunjukkan gelombang awal dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap perekonomian negara tersebut. Angka ini meningkat dari 3 persen pada bulan sebelumnya dan sejalan dengan prediksi pasar, menandakan bahwa eskalasi perang Iran mulai membebani harga konsumen, terutama melalui sektor energi.
Kenaikan inflasi ini sebagian besar disebabkan oleh lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM), yang dilaporkan mencapai level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir. Selain itu, tarif penerbangan dan harga pangan juga berkontribusi pada peningkatan tersebut. Namun, kenaikan harga pakaian yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sedikit meredam laju inflasi.
Di sisi produsen, tekanan justru meningkat. Biaya bahan baku dan harga barang pabrik mengalami lonjakan akibat kenaikan harga minyak mentah dan bensin. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tekanan inflasi tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga mulai terbentuk di tingkat produksi.
Lonjakan harga energi ini erat kaitannya dengan konflik di Iran yang memicu kenaikan harga minyak global. Sebagai negara pengimpor energi, Inggris menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap guncangan pasar energi. Sanjay Raja, ekonom utama Inggris di Deutsche Bank, memperkirakan harga bahan bakar dan minyak pemanas akan terus meningkat tajam hingga akhir kuartal.
Konflik yang sedang berlangsung diperkirakan akan terus memberikan tekanan pada biaya hidup di Inggris. Situasi ini turut mengubah ekspektasi terhadap kebijakan moneter Bank of England. Sebelum konflik meletus pada 28 Februari, bank sentral tersebut diperkirakan akan mulai memangkas suku bunga karena inflasi yang mendekati target 2 persen.
Namun, lonjakan harga energi membuat arah kebijakan menjadi tidak pasti. Meskipun mayoritas ekonom masih memperkirakan suku bunga akan ditahan hingga akhir tahun, ada pula pandangan bahwa bank sentral mungkin terpaksa menaikkan suku bunga. Kenaikan inflasi saat ini dinilai berasal dari faktor eksternal, sehingga cenderung “diabaikan” dalam penentuan kebijakan jangka pendek. Bank of England juga harus berhati-hati agar tidak memicu stagflasi, yakni kondisi perlambatan ekonomi di tengah inflasi tinggi dan peningkatan pengangguran.
Suren Thiru, kepala ekonom ICAEW, memperingatkan bahwa tekanan inflasi berpotensi meningkat lebih jauh. Ia memprediksi lonjakan biaya energi dan harga pangan dapat mendorong inflasi melampaui 4 persen pada musim gugur, meskipun permintaan ekonomi melemah. Namun, pelemahan ekonomi dalam jangka panjang justru dapat menekan harga, memberikan ruang bagi bank sentral untuk mempertahankan suku bunga.
Dampak konflik Iran terhadap ekonomi Inggris juga tercermin dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris menjadi 0,8 persen pada tahun 2026, dari sebelumnya 1,3 persen. Pemangkasan ini merupakan yang terbesar di antara negara-negara G7, mengindikasikan Inggris akan tertinggal dari ekonomi besar lainnya.
Tekanan terhadap ekonomi Inggris tidak hanya berasal dari konflik, tetapi juga dari keterbatasan ruang pemangkasan suku bunga dan dampak berkepanjangan dari kenaikan harga energi. IMF menilai Inggris sangat rentan terhadap gejolak energi global karena statusnya sebagai importir bersih energi. Akibatnya, inflasi Inggris diperkirakan tetap tinggi, yakni 3,2 persen tahun ini dan 2,4 persen pada 2026, dengan potensi mendekati 4 persen dalam jangka pendek.
Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, mengakui bahwa konflik di Iran akan membawa konsekuensi ekonomi bagi negaranya. “Perang di Iran bukan perang kami, tetapi akan membawa biaya bagi Inggris. Ini bukan biaya yang saya inginkan, tetapi ini adalah biaya yang harus kami tanggapi,” ujarnya. Di sisi lain, IMF mengingatkan bahwa ruang fiskal pemerintah Inggris terbatas. Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas menegaskan bahwa dukungan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha harus dilakukan secara hati-hati, mengingat “tidak banyak ruang untuk meningkatkan belanja guna mendukung rumah tangga dan bisnis.”
