PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyatakan komitmennya untuk rutin menggelar inspeksi mendadak (sidak) di pasar-pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Agustiar Sabran menekankan pentingnya pemantauan berkala untuk mendeteksi dini potensi kenaikan harga. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat segera melakukan intervensi guna menstabilkan kondisi ekonomi di Kalimantan Tengah.
“Kami akan sidak-sidak terus. Selain itu, kami juga akan mengadakan gerakan pangan murah dan pasar murah melalui Kartu Huma Betang yang disalurkan ke seluruh daerah, termasuk untuk elpiji subsidi,” ujar Agustiar usai menghadiri peringatan Hari Kartini di Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (21/4/2026).
Tim Terpadu Jaga Stabilitas Ekonomi
Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk tim terpadu. Tim ini memiliki fokus utama untuk mengantisipasi dampak berantai kenaikan harga BBM yang berpotensi merembet ke sektor pangan dan energi, khususnya elpiji.
Sebagai bagian dari strategi penanganan, Gubernur Agustiar Sabran telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM dan elpiji kepada pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan stok yang memadai di tiga depot utama di Kalimantan Tengah, yaitu Sampit, Pangkalan Bun, dan Pulang Pisau.
“Sudah kami usulkan ke pusat untuk menambah kuota BBM maupun elpiji, baik yang disubsidi pemerintah maupun yang tidak,” tegasnya.
Atur Ulang Distribusi Cegah Antrean
Mengingat tingginya kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskan perlunya pengaturan ulang pola distribusi di lapangan. Prioritas utama adalah pemisahan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
Langkah ini diharapkan dapat mengurai penumpukan kendaraan dan antrean panjang yang kerap terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya belakangan ini.
“Distribusi harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan. Mari kita perkuat kolaborasi dan gotong royong agar subsidi tepat sasaran dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan,” pungkas Agustiar.
