JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi yang berlaku sejak Sabtu, 18 April 2026, mulai memperlihatkan dampak berantai. Mulai dari langkah efisiensi yang diambil oleh sejumlah pejabat daerah hingga tekanan yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) secara resmi mengumumkan penyesuaian harga untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, serta LPG nonsubsidi. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan formula harga dasar BBM yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi tergolong signifikan. Di wilayah Jakarta, harga Pertamax Turbo kini dipatok Rp 19.400 per liter, naik dari harga sebelumnya yang mencapai Rp 13.100 per liter.
Demikian pula, harga Dexlite melonjak menjadi Rp 23.600 per liter dari Rp 14.200, sementara Pertamina Dex mengalami kenaikan menjadi Rp 23.900 per liter dari Rp 14.500. Secara rata-rata, kenaikan harga BBM nonsubsidi ini mencapai sekitar 60 persen.
Selain BBM, harga LPG nonsubsidi juga mengalami peningkatan. Untuk tabung ukuran 12 kilogram di Jakarta, harga kini berada di kisaran Rp 228.000 per tabung, yang berarti ada kenaikan sebesar Rp 36.000 dari harga sebelumnya Rp 192.000. Sementara itu, LPG ukuran 5,5 kilogram naik Rp 17.000, dari Rp 90.000 menjadi Rp 107.000 per tabung.
Kenaikan harga energi ini terjadi seiring dengan lonjakan harga komoditas energi global, termasuk minyak mentah dan kontrak LPG dunia. Fenomena ini dipicu oleh ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah.
Pejabat Mulai Berhemat
Dampak langsung dari kenaikan harga ini mulai terlihat di tingkat daerah. Di Tasikmalaya, Wakil Wali Kota Diky Candra Negara mengambil langkah efisiensi dengan mengganti kendaraan dinasnya. Ia memilih beralih dari Mitsubishi Pajero yang menggunakan Pertamina Dex ke Toyota Innova Zenix, yang dinilai lebih hemat bahan bakar.
Menurut Diky, lonjakan harga BBM jenis diesel dan bensin beroktan tinggi berpotensi membebani anggaran operasional daerah. “Saya secara pribadi sudah menyampaikan ke bagian umum, bahwa ke depan saya pake mobil Toyota Innova Zenix itu lebih irit karena tidak ada kenaikan (signifikan pada jenis BBM-nya),” ujar Diky, Minggu (19/4/2026), seperti dikutip dari Kompas.com.
Ia menilai bahwa mempertahankan kendaraan dinas lama akan memicu pembengkakan anggaran operasional. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar mobil dinas yang sebelumnya digunakan diistirahatkan atau bahkan dilelang. “Kalau pake Pajero yang sekarang untuk sehari-hari, kemungkinan akan membengkak dan tentunya harus ada tambahan BBM dan itu tidak mungkin nambah anggaran,” katanya.
Diky juga menekankan pentingnya perubahan gaya hidup di kalangan pejabat di tengah kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.
“Jangan pernah berpikir lagi pola hidup di mana pejabat teh kudu keren, di mana pejabat kudu kitu (begitu), kita tidak seperti itu dengan kondisi sekarang yuk menyesuaikan diri dengan kondisi bahwa pejabat pun sama manusia,”
tegasnya.
UMKM Tertekan, Putar Strategi
Di sisi lain, pelaku UMKM mulai merasakan tekanan akibat kenaikan harga energi. Untuk menekan biaya operasional, sebagian pelaku usaha terpaksa mencari alternatif dalam penggunaan energi.
Novia Ajeng, pemilik Kedai Siberat di Jakarta, mengaku harus menyiasati kenaikan harga LPG. “Biasanya pakai yang 12 kilo (gram). Cuma buat sekarang karena harganya naik lumayan banget ya, kadang kita akalin pakai yang 3 kilo (gram), yang subsidi,” ujarnya, Selasa (21/4/2026), seperti dikutip dari Kompas.tv.
Meskipun biaya operasional meningkat, Ajeng mengaku belum berani menaikkan harga jual produknya. Ia khawatir pelanggan akan berkurang karena sensitif terhadap kenaikan harga. “Karena kita UMKM kan sangat berpengaruh ya kalau ada kenaikan-kenaikan dari harga gas, plastik, bahan baku lainnya, dan enggak bisa semena-mena kita naikin harga jualnya,” katanya.
Ia memilih untuk mencari efisiensi lain agar usahanya tetap berjalan, meskipun margin keuntungan berpotensi tergerus.
Mengikuti Mekanisme Pasar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar. “Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang bisa menjamin untuk harganya enggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, jadi itu memang tidak kita atur harganya,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan, harga energi nonsubsidi akan mengikuti pergerakan harga global. Jika harga minyak dunia mengalami penurunan, maka harga BBM dan LPG nonsubsidi juga berpotensi untuk ikut turun. Sementara itu, pemerintah memastikan bahwa harga dan stok LPG subsidi 3 kilogram tetap terjaga agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
