Samarinda – Aksi unjuk rasa yang dihelat mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Selasa (21/4/2026) sore, berakhir ricuh. Situasi yang awalnya berlangsung tertib sejak pukul 14.00 Wita dengan penyampaian orasi, mendadak memanas menjelang petang. Pemicunya, kegagalan massa mendapatkan respons dari Gubernur maupun Wakil Gubernur Kaltim yang memilih tidak menemui para pengunjuk rasa.
Massa aksi membawa tiga tuntutan utama yang mereka sampaikan. Pertama, mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, para pengunjuk rasa menuntut dihentikannya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim. Tuntutan ketiga adalah agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menjalankan fungsi pengawasan mereka secara maksimal.
Alih-alih merespons tuntutan tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud justru memilih meninggalkan kantornya sekitar pukul 21.10 Wita. Kepergiannya terjadi kurang lebih satu jam setelah aparat berhasil memukul mundur massa pengunjuk rasa. Dengan pengawalan ketat, Rudy Mas’ud berjalan cepat menuju rumah jabatannya yang berjarak sekitar 10 meter. Ia tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media yang berusaha meminta keterangan terkait tuntutan massa maupun insiden kericuhan yang pecah. Rudy hanya berlalu dan langsung memasuki kediaman dinasnya.
Kericuhan Terkendali, Aspirasi Telah Diterima
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, menyatakan bahwa secara umum, aksi unjuk rasa tersebut masih berjalan dalam batas wajar dan berhasil dikendalikan oleh aparat. “Terima kasih seluruh lapisan masyarakat, mahasiswa, dan peserta unjuk rasa. Hari ini pelaksanaan unjuk rasa bisa berjalan dengan damai, tertib, dan aspirasi juga sudah disampaikan,” ujar Endar saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan, aspirasi massa sebelumnya telah diterima oleh pimpinan DPRD Kaltim. Mengenai aksi yang berlangsung di Kantor Gubernur, Endar menyebutkan bahwa situasi tersebut juga telah terpantau oleh pihak pemerintah daerah.
Sejumlah Peserta Diamankan untuk Pemeriksaan
Kapolda Endar Priantoro menegaskan bahwa aparat telah menjalankan prosedur sesuai standar operasional dalam menangani situasi di lapangan. “Secara umum pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan baik. Apa yang kita lakukan sudah sesuai standar operasi, dan semuanya bisa terkendali, aman. Tidak ada yang luka, tidak ada yang sakit,” katanya.
Meskipun demikian, ia mengakui adanya sejumlah peserta aksi yang diamankan oleh aparat. “Ada beberapa yang diamankan, tapi masih dalam tahap pemeriksaan. Pendekatan hukum represif akan kita lihat, tergantung tingkat kesalahannya. Jika tidak fatal, bisa menjadi pembinaan,” jelas Endar.
Anggaran Rumah Jabatan dan Kendaraan Mewah Jadi Sorotan
Dari ketiga tuntutan yang diajukan oleh para peserta aksi, isu yang paling disorot adalah terkait anggaran rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang mencapai angka fantastis, yakni Rp 25 miliar. Massa juga menyoroti pengadaan fasilitas di rumah jabatan tersebut, seperti akuarium laut dan alat fitnes. Selain itu, polemik sebelumnya mengenai pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar kembali diangkat dalam aksi tersebut, yang kian memicu kemarahan massa.
