Pemerintah Belanda mengumumkan paket bantuan senilai hampir 1 miliar euro atau sekitar Rp 20,2 triliun untuk meredam dampak kenaikan biaya energi yang membebani rumah tangga dan bisnis. Langkah ini diambil merespons gejolak yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.
Salah satu kebijakan yang diumumkan adalah kenaikan tunjangan perjalanan bebas pajak bagi karyawan. Tunjangan tersebut akan naik sebesar 0,02 euro menjadi 0,25 euro (Rp 5.050) per kilometer, berlaku surut sejak awal tahun. Penyesuaian ini diperkirakan akan memberikan penghematan setara dengan 0,30 euro per liter bahan bakar bagi para pekerja.
Detail Kebijakan Bantuan Energi
Selain tunjangan perjalanan, pemerintah juga akan memangkas pajak kendaraan bermotor untuk van berpelat nomor abu-abu separuh mulai 1 Juli hingga akhir tahun. Van dengan pelat nomor abu-abu ini umumnya digunakan oleh usaha kecil di Belanda. Kebijakan serupa juga diterapkan pada truk, di mana pajaknya akan diturunkan menjadi nol selama periode yang sama.
Untuk membantu rumah tangga yang paling rentan, Belanda mengalokasikan dana sebesar 195 juta euro untuk Dana Darurat Energi. Tambahan 180 juta euro akan disalurkan ke dana pemanasan nasional yang berfungsi menyediakan pinjaman untuk program isolasi rumah dan peningkatan efisiensi energi.
Pemerintah Belanda merinci bahwa lebih dari 600 juta euro dari total paket bantuan tersebut akan berupa belanja langsung. Sementara itu, lebih dari 300 juta euro berasal dari insentif pengurangan pajak.
Pendanaan dan Pertimbangan Kebijakan
Untuk membiayai langkah-langkah ini, pemerintah berencana menaikkan cukai alkohol sejalan dengan laju inflasi pada tahun depan. Keputusan ini diambil meskipun ada desakan dari parlemen untuk melakukan intervensi langsung terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Para pejabat pemerintah beralasan bahwa intervensi harga BBM dinilai terlalu mahal dan dampaknya diperkirakan terbatas. Perkiraan menunjukkan bahwa penurunan harga bahan bakar sebesar 0,10 euro (Rp 2.020) per liter dapat membebani negara sekitar 1 miliar euro.
Parlemen Belanda dijadwalkan untuk membahas usulan paket bantuan ini pada Rabu, 22 April 2026. Mayoritas anggota parlemen diperkirakan akan memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut.
