JAKARTA, Kompas.com – Upaya keberlanjutan di Indonesia yang cenderung terpaku pada pengurangan emisi karbon dinilai berisiko mengancam biodiversitas, kesehatan, serta aspek sosial. Pendekatan yang terlalu sempit ini dikhawatirkan mengabaikan komponen krusial lainnya di tengah meningkatnya perhatian global terhadap perubahan iklim.
Founder Center for Quality Resilience and Sustainability (CQRS) Indonesia, Yuliasman Chaniago, menyatakan bahwa fokus tunggal pada karbon hanya menyelesaikan sebagian kecil dari permasalahan keberlanjutan.
“Karbon itu penting, tapi kesehatan manusia tidak ditentukan oleh emisi saja. Tanpa biodiversitas dan sistem lingkungan yang kuat, hanya akan menyelesaikan sebagian masalah,” ujar Yuliasman dalam webinar Ngulik ke-9 Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) pada Senin (20/4/2026).
Yuliasman menambahkan, meskipun sektor kesehatan di Indonesia telah berhasil menjangkau lebih dari 98 persen penduduk melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), integrasi aspek keberlanjutan dalam sistem kesehatan masih minim.
Secara global, konsep Universal Health Coverage (UHC) kini berkembang dengan memasukkan risiko iklim, pendekatan Environment, Social, Governance (ESG), serta konsep One Health dan planetary health yang mengaitkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Namun, Indonesia masih menghadapi kesenjangan mendasar terkait hal ini, mulai dari belum terintegrasinya risiko iklim dalam kebijakan kesehatan hingga belum adanya kerangka formal One Health dalam regulasi nasional.
“Masalahnya bukan pada capaian, tapi pada kedalaman integrasi. Kesehatan tidak bisa lagi dipisahkan dari sistem lingkungan yang menopangnya,” jelasnya.
Tanpa integrasi yang memadai, sistem kesehatan berisiko hanya mampu merespons dampak, bukan mengantisipasi akar penyebab masalah yang semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim.
Fenomena ‘Carbon Tunnel Vision’ Mengintai
Sementara itu, researcher associate di Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI), Rondang S E Siregar, menyoroti adanya kecenderungan instansi maupun perusahaan yang terlalu terpaku pada pengurangan emisi karbon.
Fenomena yang disebutnya sebagai carbon tunnel vision ini berpotensi membuat krisis lain seperti kehilangan biodiversitas, perubahan penggunaan lahan, dan ketimpangan sosial terabaikan.
“Masalahnya bukan kita kurang bicara karbon, tapi terlalu sempit memahaminya. Karbon bisa terserap, tapi tanpa biodiversitas, sistem kehidupan tetap rapuh,” ucap Rondang.
Menurut Rondang, biodiversitas bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama stabilitas ekosistem, termasuk dalam kapasitas penyerapan karbon. Pendekatan berbasis karbon yang mengabaikan kompleksitas ekosistem kerap mendorong praktik monokultur, seperti penanaman akasia, pinus, atau sengon. Meskipun jenis pohon ini cepat menutup lahan dan mengurangi erosi, namun tidak berkontribusi pada pemulihan keanekaragaman hayati.
Untuk strategi yang lebih efektif, Rondang menyarankan penanaman pohon cepat tumbuh sebagai tahap awal rehabilitasi lahan kritis, dilanjutkan dengan penanaman spesies lokal untuk memulihkan ekosistem secara menyeluruh. Hal ini akan membuka peluang kembalinya satwa dan memperkuat fungsi ekologis hutan.
Perlindungan hukum dan penegakan hukum yang tegas juga ditekankan oleh Rondang, mengingat lemahnya aspek tersebut turut memperparah kerusakan lingkungan.
“Kalau karbon adalah tentang mitigasi, maka biodiversitas adalah tentang bertahan hidup. Tanpa itu, keberlanjutan kehilangan fondasinya,” tegas Rondang.
Dengan menempatkan keanekaragaman hayati sebagai fokus utama, ekosistem yang sehat dapat pulih dan berfungsi sebagai penyerap karbon alami yang efektif, sekaligus menghindari dampak negatif seperti hilangnya biodiversitas, terganggunya siklus nutrien, fragmentasi habitat, dan ketidakadilan sosial.
